KPUD Selayar Kekurangan Dana Pilkada Rp 6 Miliar

Liputan6.com, Makassar - Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Darwis mengakui pihaknya kekurangan anggaran dalam pelaksanaan Pilkada 2015. Sisa anggaran yang tersimpan pada kas KPUD senilai Rp 500 juta.

Padahal, masih ada beberapa tahapan belum dilaksanakan, di antaranya pendistribusian surat suara ke 5 kecamatan paling terluar yaitu Takabonerate, Passe Masunggu, Passi Maranu, Passi Lambena, dan Passi Masunggu Timur.

"Taktis anggaran yang diperkirakan untuk distribusi pada 5 kecamatan tersebut saja sekitar Rp 450 Juta. Jarak yang jauh karena dia merupakan pulau terluar di Kab. Kepulauan Selayar dan harus menumpangi kapal, apalagi jika kapal tersebut dicarter tentu biayanya mahal," kata Darwis, Minggu (29/11/2015).

Kendala lainnya, lanjut Darwis, adalah adanya kecamatan yang satu daratan tapi terdiri dari beberapa desa yang letaknya berada di pulau-pulau kecil dan jauh. "Tanggal 1 Desember kita sudah jadwalkan untuk pendistribusian logistik ke pulau terluar tersebut," ujar dia.

Darwis mengungkapkan, anggaran yang telah disepakati sebesar Rp 10,3 miliar namun setelah kegiatan berjalan ternyata anggaran tersebut masih kurang untuk digunakan dalam melaksanakan seluruh tahapan pilkada hingga pada proses persiapan menghadapi sengketa.

"Kita masih terus berkordinasi dengan pemerintah daerah untuk dilakukan penambahan anggara. Namun sampai saat ini belum terealisasi karena pemerintah daerah hanya menjanjikan anggaran tersebut dan akan menunggu dimasukkan pada APBD Pokok 2016," terang Darwis.

Dengan begitu, sambung dia, pengusulan pemda sama saja tidak rasional karena harus menunggu di APBD 2016 sementara pelaksanaan pilkada berada diawal Desember 2015.

"Anggaran itu kan akan digunakan secepatnya karena pilkada diawal desember masa menunggu di APBD 2016 yang sampai kini masih proses pembahasan. Kita tentu akan lakukan efisiensi anggaran semaksimal mungkin agar tahapan semuanya bisa terlaksana meski minim anggaran," ungkap Darwis.

Menurut Darwis, KPUD Selayar saat ini membutuhkan penambahan anggaran sebesar Rp 6 miliar. Anggaran sebesar itu sudah termasuk dalam biaya sengketa Pilkada nantinya.

"Idealnya yah harus ditambah Rp 5 hingga Rp 6 miliar itu sudah termasuk biaya sengketa jika terjadi sengketa pilkada," pungkas Darwis. (Mut)