Sukses

6 Putusan DPR dan Pemerintah RI Soal Pengembangan Kendaraan Listrik

Liputan6.com, Jakarta - Kendaraan listrik bukan hanya jadi tanggung jawab pabrikan otomotif, melainkan harus ada turut campur pemerintah dan sejumlah elemen lainnya.

Bahkan pengembangan kendaraan listrik telah dibahas dalam rapat koordinasi pengembangan industri kendaraan bermotor listrik nasional, di gedung DPR R1, Kamis (29/11) lalu, yang diikuti Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian, hingga institusi pemerintah dan lembaga pendidikan.

Menurut Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, DPR telah mempelajari dan menyadari mengenai harus adanya suatu inovasi untuk meningkatkan efisiensi energi dan konservasi energi di sektor tranportasi untuk terwujudnya kemandirian energi, kualitas udara yang bersih dan ramah lingkungan.

“DPR RI melihat inovasi program kendaraan bermotor listrik yang bergandengan dengan program percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan merupakan solusi untuk mewujudkan kemandirian energi dan lingkungan yang bersih,” kata Agus.

Karena itu, lanjut Agus, Indonesia harus melakukan proses transisi dari kendaraan berbahan bakar fosil menuju kendaraan ramah lingkungan.

Agus menyatakan, Indonesia harus mengupayakan kendaraan berbasis listrik  menjadi suatu kebutuhan industri nasional dengan tingkat kandungan dalam negeri tinggi.

Indonesia, kata Agus, mampu mengembangkan teknologi kendaraan listrik nasional, hal ini ditunjang banyaknya SDM ahli dan peneliti berpengalaman yang mampu mewujudkan hal tersebut.

 

2 dari 3 halaman

Enam Keputusan

Adapun setidaknya ada enam keputusan rapat koordinasi pengembangan kendaraan bermotor listrik nasional:

1. Seluruh pemangku kepentingan, DPR RI, Pemerintah, BUMN, Universitas, Lembaga Penelitian dan pelaku industri harus mendukung program kendaraan bermotor listrik.

2. Peraturan presiden yang akan ditertibkan oleh pemerintah harus mengutamakan kepentingan nasional, Indonesia harus menjadi leader dalam program kendaraan bermotor listrik nasional.

3. Skema insentif fiskal dan non fiskal yang menyeluruh dan memprioritaskan tidak hanya lokasi produksi, tetapi juga tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang terkandung di dalamnya komponen riset dan pengembangan dalam negeri.

4. Kementerian dan BUMN harus menjadi pionir sebagai konsumen kendaraan listrik, hal ini akan didukung oleh APBN/APBD.

5. Sinergi lembaga pendidikan dan pelaku industri, baik BUMN maupun swasta, agar prototipe yang telah ada dapat dikembangkan dalam skala industri.

6. Mendorong pengembangan inovasi melalui riset-riset yang dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi, lembaga riset dan individu.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Artikel Selanjutnya
Perpres Turun, Bus Listrik Moeldoko Siap Produksi Massal
Artikel Selanjutnya
Menhub Siap Dukung Pengembangan Mobil Listrik