APMAKI Dorong Polisi Tindak Tegas Ompreng Pakai Label Palsu di Jakut

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Wadah Makan Indonesia (APMAKI) mendukung langkah pihak kepolisian yang menggeledah gudang penyimpanan ompreng atau nampan palsu. Menurut Sekjen APMAKI, Ardy Susanto, polisi harus mengusut tuntas kasus tersebut secara transparan dan profesional serta menindak tegas para pelaku.

"Kita mengapresiasi sekaligus mendorong pihak kepolisian untuk mengusut tuntas ompreng palsu tersebut, perlu ditangani secara serius, transparan, akuntabel serta para pelaku yang diduga terlibat, harus ditindak tegas," ujar Ardy.

Ardy menegaskan, label palsu tersebut sangat berbahaya dan mencoreng program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, tindakan tersebut juga melanggar hukum dan merugikan negara serta mengancam keamanan makanan untuk program MBG.

"Contohnya, kan ada dugaan pemalsuan logo halal, yang tentunya mengancam keamanan, kesehatan dan kepastian status produk yang akan dipakai untuk program MBG," jelas dia.

Ardy menduga, ompreng label palsu itu diimpor dari China, dengan mengganti label ‘Made in China' menjadi 'Made in Indonesia'. Tujuannya, menghindari pembayaran pajak dan mendapat akses resmi distribusi.

"Karena itu, kami mendorong pihak kepolisian perlu bersinergi dengan pihak Badan Pangan Nasional (BGN), MUI, Badan Standardisasi Nasional (BSN), dan Bea Cukai untuk mengusut tuntas dugaan pemalsuan ompreng ini. Selain untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang diduga terlibat, juga untuk mencegah terjadi peristiwa serupa yang bisa mengganggu program MBG," minta Ardy.

Ardy menyatakan, kasus label palsu telah mencederai eksistensi produsen ompreng dalam negeri. Padahal APMAKI sudah berkomitmen dari awal untuk menyediakan ompreng atau food tray dan perlengkapan makan lain yang aman untuk kesehatan sesuai dengan standar Nasional Indonesia (SNI) dan bersertifikasi halal guna memastikan kelancaran program MBG di seluruh Indonesia.

"Kami memiliki kemampuan produksi ompreng 10 juta set perbulan dan siap meningkatkan kapasitas produksi untuk memastikan distribusi ompreng yang sesuai standar halal dan SNI apabila dibutuhkan oleh pemerintah dan BGN," Ardy menandasi.