Besaran Setoran Anggota DPR ke Partai

Selain mengeluarkan dana hingga ratusan juta, bahkan miliran rupiah, para bakal calon legislatif (caleg), yang nantinya terpilih masih tetap terbebani dengan iuran rutin kepada partai politik pengusung.

Besaran iuran kepada partai politik beragam, mulai dari jutaan hingga puluhan juta rupiah. Iuran tersebut biasanya dipotong dari pendapatan atau gaji para anggota dewan.

Berikut daftar partai politik dan besaran uang iurannya:

1. Partai Demokrat
Partai Demokrat menarik iuran Rp 5 juta per bulan dari setiap kadernya yang terpilih menjadi anggota dewan untuk periode 2004/2009.

"Ya, anggota DPR dari Fraksi Demokrat wajib setor Rp 5 juta setiap bulan ke DPP, itu untuk biaya operasional DPP," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana dalam pesan singkatnya, Kamis (25/4/2013).

Menurut Sutan, hasil iuran dari para anggota DPR digunakan untuk mendukung kinerja DPP. "Kan DPP juga harus bisa jalan untuk men-support semua DPD dan DPC di seluruh daerah," imbuh Ketua Komisi VII DPR RI itu.

2. Partai Golkar
Partai berlambang pohon beringin tersebut, menerapkan biaya iuran bagi anggotanya sebesar Rp 3 juta. "Ya, kami (ditarik iuran) Rp 3 juta per bulan," ujar Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo.

Menurut anggota Komisi III DPR ini, seluruh dana kader yang rutin ditarik tiap bulannya tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan Fraksi Partai Golkar di DPR.

3. PDI Perjuangan
Rp 25 juta adalah besaran iuran yang diterapkan oleh PDI Perjuangan. "Di PDIP Rp 25 juta per bulan," ujar politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari.

Menurut anggota Komisi III DPR RI itu, dana yang terkumpul di kantong PDI Perjuangan digunakan untuk melaksanakan agenda politik, seperti Pemilu. "Untuk persiapan Pileg (Pemilihan Legislatif) dan Pilpres (Pemilihan Presiden)," ujarnya.

Karena itu, kata Eva, gotong royong adalah strategi perjuangan PDIP termasuk dalam pembiayaan politik. "Untuk operasional, memang termasuk ke DPD dan DPC," imbuhnya.

4. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Anggota Majelis Syuro PKS Refrizal mengatakan, PKS menarik iuran wajib kepada kadernya sebesar Rp 20 juta per bulan.

Dana tersebut, kata Refrizal, digunakan untuk kegiatan seluruh politik PKS. "Ya, untuk semuanya, mencakup itu lah (kegiatan  partai)," ujar anggota Komisi VI DPR tersebut.

5. Partai Amanat Nasional (PAN)
PAN menarik iuran kepada para kadernya yang duduk di Parlemen, dengan cara menggunakan persentase dari pendapatan atau gaji.

"Dari kami, untuk anggota legislatif memberikan iuran anggota sebesar 20 persen sejak mulai dilantik sebagai anggota DPR, ini berlaku dari pusat sampai daerah," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PAN Viva Yoga Mauladi.

Bila dihitung secara kasar, anggota DPR RI mendapatkan gaji sebesar Rp 50 juta tiap bulan, setidaknya partai yang dinahkodai Hatta Rajasa tersebut mendapatkan Rp 10 juta dari setiap anggota fraksinya. Menurut anggota Komisi IV DPR ini, kebijakan tersebut digunakan untuk mendanai agenda partai.

6. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
PPP mewajibkan kadernya di Parlemen untuk mewakafkan sebagian penghasilannya kepada partai.

Terkait nominalnya, dana iuran di PPP cukup bervariatif. "Selama ini, sekitar Rp 7,5 juta-Rp 10 juta karena partai banyak pengeluarannya," kata Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saefuddin.

Wakil Ketua MPR itu, berkeyakinan, kadernya tidak akan keberatan dengan kebijakan partai tersebut. "PPP sangat sadar kewajiban anggota yang bersifat wajib dalam tataran nasional dan tidak memberatkan. Jumlah Rp 10 juta sudah sangat memadai," tegasnya.

7. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
PKB mungkin menjadi satu-satunya partai politik di Parlemen yang membebaskan para anggota dewannya dari iuran.

"Gak ada," ujar Ketua Fraksi PKB DPR RI Marwan Jafar menanggapi pertanyaan berapa jumlah iuran kader kepada partai.

Ketika dikonfirmasi, mengapa kebijakan iuran tersebut tidak diberlakukan, Marwan menjelaskan bahwa di PKB urusan menjaga konstituen di Dapil menjadi tanggung jawab para anggotanya. "Ya, biar untuk mengurus dapilnya masing-masing," jelasnya.

Sedangkan, ketika dikonfirmasi bagaimana mesin PKB dapat berjalan bila tidak ada suntikan dana dari para kader di Parlemen. "Dari sumber yang halal," ujar Ketua DPP PKB tersebut.

8. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Partai Gerindra memberlakukan iuran wajib sebesar Rp5 juta kepada kadernya di parlemen.

"Ya, kita sama dengan Demokrat (Rp 5 juta per bulan). Sekitar itu lah, sama dengan Demokrat," kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat.

Dana tersebut, kata Martin, digunakan untuk menjalankan agenda politik di Partai Gerindra. "Untuk kegiatan kegiatan fraksi. Kalau untuk partai, enggak ya. Kan kegiatan fraksi ada, seperti diskusi-diskusi. Kemudian juga, ada majalah fraksi kita," ujar anggota Komisi III itu.

9. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
Senada dengan PAN, Partai Hanura menerapkan iuran berdasarkan persentase, yaitu sebesar 10-20 persen dari pendapatan atau gaji yang didapatkan kadernya yang menjabat sebagai anggota Parlemen.

"Besarnya variatif, yaitu 10–20 persen gajinya," kata Wakil Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin.

Menurut anggota Komisi IV tersebut, kebijakan itu adalah hal yang lumrah karena untuk membiayai agenda politik partai. "Uang yang diberikan ke partai untuk kepentingan bersama," ujarnya. (Yus)