Sukses

RUU Ormas, PKS Tetap Tolak Asas Tunggal Pancasila

Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Indra mengaku dalam pembahasan RUU Ormas telah mengalami banyak perkembangan. Kendati begitu, masih terdapat 2 hal yang dinilainya belum menemukan kesepakatan.

"Yaitu, pertama FPKS tetap menolak asas tunggal (Pancasila). Dan kedua, FPKS juga tetap menolak penghentian sementara (kegiatan ormas) menjadi kewenangan (subjektif) pemerintah. FPKS menginginkan penghentian sementara melalui pengadilan," kata Indra di Jakarta, Rabu (3/4/2013).

Menurut Indra, langkah fraksinya menolak asas tunggal itu untuk menegakkan konstitusi yang termaktub dalam Pasal 28 UUD 1945 tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat.

"Asas tunggal tidak sesuai dengan konstitusi kita dan tidak sejalan dengan semangat reformasi. Pancasila dan UUD 1945 sudah given atau kemestian," imbuhnya.

Pengakuan atas Pancasila dan UUD 1945, tambah Indra, adalah keharusan dan sudah final bagi seluruh elemen bangsa. "Namun tentunya Pancasila juga harus diposisikan pada posisi yang sebenarnya," jelas dia.

Sementara terkait penghentian sementara kegiatan ormas, menurut Indra, merupakan hak pengadilan dan bukan pemerintah. Karena PKS memandang kewenangan subjektif pemerintah dalam menghentikan kegiatan ormas memiliki tujuan tertentu atau berpotensi represif.

"Sanksi penghentian kegiatan dan pembubaran tidak boleh menjadi kewenangan sepihak pemerintah, tapi harus melalui mekanisme putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan asas hukum praduga tidak bersalah dan dalam rangka menghindari kesewenang-wenangan rezim," ujar Indra.(Ali)
    Loading