Kaesang Pangarep Soal Gugatan Batas Usia Dikaitkan Gibran Jadi Cawapres: Tanya MK, Kok Tanya Saya

Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang baru. (Liputan6.com/Youtube PSI)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep angkat bicara soal gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden di Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut erat dikaitkan dengan kakaknya, Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden.

Putra bungsu Presiden Joko Widodo ini berdalih seharusnya langsung ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi.

"Ya sudah toh, tanya MK, loh ko tanya saya?" katanya ditemui usai bertemu relawan BaraJP di Jalan Kayu Putih, Jakarta, Rabu (27/9).

Kaesang mengaku tidak ada komunikasi dengan kakaknya, Gibran, termasuk isu menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto. Ia mengatakan, pesan WhatsApp kepada Gibran saja tidak pernah dibalas.

"Saya WA aja gak dibales boro-boro bahas itu," katanya.

Lebih lanjut, Kaesang menanggapi kabar bahwa dorongan Gibran menjadi calon wakil presiden berasal dari ibundanya, Iriana Joko Widodo. Kaesang meminta jangan ibunya ditarik-tarik ke isu politik.

"Kejauhan mas, kok bawa-bawa ibu saya," ucapnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) belum mengagendakan pembacaan putusan terhadap uji materiil UU Pemilu terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Salah satu alasannya, MK masih terus menerima permohonan terkait batas usia capres-cawapres.

"Perkara yang sedang ditangani MK saat ini cukup banyak, termasuk permohonan pengujian materiil soal batas usia capres-cawapres dalam UU Pemilu, masih terus masuk," ujar Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, Selasa (26/9/2023).

MK masih membutuhkan waktu untuk mencermati permohonan uji materiil terkait batas usia capres dan cawapres. Karena semua pihak diminta untuk bersabar menunggu putusan.

"Semua permohonan dan perkara dicermati secara seksama untuk kemudian diputus, belum diputus. Mohon semua pihak bersabar," ujar Fajar.

Karena itu MK sampai hari ini belum bisa memastikan kapan akan digelar agenda pembacaan putusan perkara tersebut.

"Sekiranya sudah siap, pasti akan segera diagendakan pengucapan putusan, termasuk untuk perkara dimaksud," kata Fajar.

2 dari 2 halaman

MK Tidak Berwewenang Ubah Batas Usia Capres-Cawapres

Mahkamah Konstitusi (MK) hingga kini belum berencana membacakan putusan terhadap uji materiil UU Pemilu terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Alasannya, MK masih terus menerima permohonan yang sama.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD pun mengkritisi lamanya proses MK dalam menindaklanjuti gugatan masyarakat itu.

“Menurut saya (kasusnya) sederhana sih, kok terlalu lama memutus itu?” ujar Mahfud ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, (26/9/2023).

Menurut Mahfud, MK sebenarnya tidak berwenang mengubah aturan tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Menurut dia, Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang sedang diuji itu hanya boleh ditentukan atau diubah oleh DPR dan pemerintah selaku positive legislator.

“Mahkamah Konstitusi itu kerjanya sebagai negative legislator, artinya hanya membatalkan kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. MK tidak boleh membatalkan sesuatu yang tidak dilarang oleh konstitusi,” ujar Mahfud seperti dikutip dari Antara.

Mengacu pada sejarah lahirnya MK di Austria pada 1920, kata Mahfud, bahwa pengadilan itu dibentuk sebagai negative legislator. Dengan begitu, MK berperan membatalkan peraturan yang dibentuk oleh parlemen atau DPR.

“Dan kita tidak boleh mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Ilmu ini sudah diketahui oleh semua hakim konstitusi. Kita tidak boleh mengintervensi, biar dia melihat sendiri apakah benar ini open legal policy atau tidak,” tutur Mahfud.

“Kalau ini tidak open legal policy berarti ada masalah yang harus segera diselesaikan itu apa, harus jelas nanti di dalam putusannya,” ujar dia.

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com

Infografis Para Penggugat Batasan Usia Capres-Cawapres. (Liputan6.com/Abdillah)

Sambangi Kertanegara, Kaesang Pangarep Cium Tangan Prabowo Subianto

Bakal Calon Presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto (keenam kiri) saat menghadiri deklarasi dukungan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Djakarta Theater, Jakarta, Selasa (24/10/2023). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Kabar bahwa Gibran akan bergabung ke partai pohon beringin itu muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu soal syarat capres dan capres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kaesang Pangarep
Orang
Kaesang Pangarep adalah anak ketiga atau putra bungsu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Lihat Selengkapnya
Kaesang Pangarep
Gibran Rakabuming Raka
Orang
Gibran Rakabuming Raka adalah putra sulung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Lihat Selengkapnya
Gibran Rakabuming Raka
Kaesang
Gibran
MK
Mahkamah Konstitusi