Setelah Anies, Giliran JK Kritik Mobil Listrik: Hanya Pindahkan Emisi dari Knalpot ke Cerobong PLTU

Liputan6.com, Jakarta - Subsidi pemerintah menggelontorkan dana untuk memasifkan penggunaan mobil listrik kembali menuai kritik. Usai Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan, kini Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla yang melayangkan kritik.

Menurutnya, konsep kendaraan mobil listrik yang digencarkan pemerintah tidak bisa dibilang bertujuan mengurangi emisi karbon. Karena, bahan bakar listrik terbesar sampai saat ini masih bersumber dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Gini, mobil listrik itu untuk mengurangi emisi kan, tapi tiap malam itu harus di-charge, jadi sangat tergantung kepada pembangkit (PLTU)," kata JK usai peresmian pembangunan Gedung Universitas Paramadina, Selasa (23/5).

Lantas, JK mengumpamakan kendaraan listrik yang digencarkan tanpa adanya pembangunan sumber energi yang ramah lingkungan, hanya akan tetap memberikan dampak pencemaran emisi karbon.

"Kalau pembangkitnya tetap PLTU itu hanya pindah emisi dari knalpot mobil ke cerobong PLTU. Jadi harus bersamaan, membikin sebenarnya kita punya program itu, tapi sampai sekarang juga kemajuannya lambat," kata JK.

Sebab, Indonesia sebenarnya sudah punya program untuk PLTU dengan pembangkit listrik yang ramah lingkungan seperti energi baru dan terbarukan (EBT). Namun upaya itu dirasanya tidak didukung pemerintah.

Padahal, keberhasilannya pembangunan sumber energi yang ramah telah berhasil diwujudkan lewat perusahaan miliknya PT Hadji Kalla, dimana pembangunan itu dikerjakan sepenuhnya dengan usaha anak bangsa sejak 10 tahun lalu.

"Sebenarnya pemerintah sudah punya program itu, tapi sampai sekarang juga kemajuannya lambat. Sekali lagi minta maaf, kita di Hadji Kalla 10 tahun lalu sudah bikin itu PLTA. Bisa dibikin dalam negeri," tuturnya.