Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Polri Diyakini Akan Terus Naik

Panglima dan Kapolri Tinjau Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2019 — Petugas kepolisian mengikuti apel operasi ketupat 2019 di lapangan Silang Monas, Jakarta, Selasa (28/5/2019) (merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta - Tingkat kepercayaan terhadap Polri mulai meningkat setelah sebelumnya sempat terjun bebas imbas kasus Ferdy Sambo. Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia mencatat public trust terhadap kepolisian kini di angka 70,8 persen.

Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta (Puskamnas UBJ), Hermawan Sulistyo, menyampaikan, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri dapat terus meningkat usai beresnya kasus kematian Nofriansyah Yosua Hutarabarat alias Brigadir J yang menjerat mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.

"Sebenarnya angka 70,6 persen masih belum memuaskan, karena dulu pernah 80 persen. Sekarang tantangannya bisa enggak sampai (tingkat kepercayaan publik) 90 persen," kata Hermawan dalam keterangan tertulis Jakarta Journalist Center, Minggu (2/4/2023).

Menurut Hermawan, tingkat kepercayaan terhadap Polri sebenarnya berbanding lurus dengan perilaku masyarakat. Jangan berharap polisi bagus jika perilaku masyarakat saja masih buruk.

"Seperti contohnya tilang, saat polisi nilang masyarakatnya, malah minta damai. Selama masyarakatnya buruk, jangan berharap polisinya bagus," jelas dia.

Hermawan menilai, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merupakan orang baik yang tidak mau menyinggung orang lain. Bahkan, dalam survei pun, tingkat kepercayaan terhadapnya lebih tinggi dibandingkan institusi Polri itu sendiri.

"Pak Kapolri dia mau menyenangkan semua orang. Untuk Sambo masih ditangani secara manusiawi. Saya terkagum lihat polisi, terlebih orang-orang di sekitar Kapolri. Mereka itu orang-orang lulusan luar, itu yang menyiapkan materinya Kapolri," Hermawan menandaskan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memperingati seluruh jajarannya untuk menghilangkan dan memberantas tindakan pelanggaran pungutan liar alias pungli dengan dalih membawa-membawa nama atasan demi kepentingan individu.

2 dari 3 halaman

Tingkatkan Pelayanan

Kepercayaan publik terhadap Polri meningkat sebesar 70,8 persen. Hal ini berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia. Korps Bhayangkara merespons hasil survei tersebut.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya akan terus menjalankan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

"Polri terus akan menjalankan transformasi khususnya di bidang pelayanan publik, operasional dan pengawasan untuk terus bekerja keras dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan," kata Dedi saat dihubungi, Senin (27/3/2023).

Selain itu, pihaknya juga akan mendengarkan aspirasi masyarakat. Hal ini juga sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja Polri.

"Mendengarkan aspirasi publik agar terus bisa meningkatkan kinerja Polri ke depan. Juga menjalin komunikasi, koordinasi dan bersinergi dengan stakeholders terkait serta masyarakat," ujarnya.

3 dari 3 halaman

Survei

Sebelumnya, survei Indikator Politik Indonesia kembali mengeluarkan hasil survei terbaru terhadap Polri. Kali ini, kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara sebesar 70,8 persen.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, kepercayaan publik terhadap Polri pada Desember 2022 hanya sebesar 66,5 persen. Kini, meningkat menjadi 70,8 persen.

"Dalam temuan kami, public trust Polri kini berada di angka 70,8 persen, menempatkan Polri berada di atas partai politik dan DPR," ungkapnya saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Dinamika Elektoral Capres dan Cawapres Pilihan Publik Dalam Dua Surnas Terbaru’ secara virtual, Minggu (25/3/2023).

Dalam temuan Indikator, penanganan kasus investasi bodong, KSP Indosurya, termasuk penerapan tilang elektronik telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.

Korps Bhayangkara juga terlihat semakin transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik terkait tindakan yang dilakukan. Pasalnya, hal ini membuat publik semakin percaya bahwa Polri benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan tertentu.

Peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri juga dibuktikan dengan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan yang diberikan oleh Polri.

Survei tingkat kepercayaan terhadap lembaga ini dilakukan pada 9-16 Februari 2023, dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 orang. Sampel ini berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

"Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95%," kata dia.

Ia menyebut, responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen, dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check).

"Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti," ujarnya.