DPR Akan Tetapkan Biaya Haji 2023 Hari Ini

Potret Ilustrasi Ibadah Haji di Arab Saudi — Komisi VIII dan pemerintah akan menetapkan biaya haji tahun 2023 pada Selasa (14/2/2023)

Liputan6.com, Jakarta Komisi VIII dan pemerintah akan menetapkan biaya haji tahun 2023 pada Selasa (14/2/2023). Rapat kerja pembahasan akan digelar hari ini di ruang rapat kerja Komisi VIII.

"Insya Allah siang atau sore nanti kita akan segera menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023 akan diumumkan," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily dalam keterangannya, Selasa (14/2/2023).

Ace mengaku pihaknya telah bekerja keras menurunkan berbagai komponen pembiayaan Haji yang dapat diefisiensikan tanpa mengurangi layanan kepada jamaah Haji.

“Dari Rp 98 juta yang diusulkan Kementerian Agama, kami berusaha untuk diturunkan. Kami berusaha untuk mematok jemaah haji untuk membayar tidak lebih dari angka Rp 50 juta, tidak sampai ke angka Rp 69 juta seperti yang diajukan kementerian Agama,” kata dia.

Selain itu, ia berharap seluruh jemaah haji yang tertunfa berangkat pada 2020 bisa berangkat semua.

“Kami juga sedang berjuang bagi jemaah haji yang telah membayar lunas tahun 2020 dan tertunda keberangkatannya akibat kebijakan usia dan pembatasan kuota, yang jumlahnya sebanyak 84.000 jamaah untuk tidak membayar kembali setoran Haji,” kata dia.

“Kami masih bahas pagi ini. Dan mudah-mudahan siang atau sore ini bisa segera ditetapkan,” pungkasnya.

Pemerintah dan DPR telah menyepakati besaran biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahun 2022 naik menjadi Rp 39,8 juta per orang. Namun kenaikan BPIH tahun ini tidak dibebankan pada jemaah, melainkan diambil dari alokasi virtual account milik jemaah.

2 dari 3 halaman

DPR Harap Biaya Haji 2023 Bisa Ditekan, Maksimal Rp 45 Juta

Banner Infografis Kuota Haji 2022 Indonesia, Biaya per Jemaah dan Syaratnya (AFP/Liputan6.com/Trie Yas)

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PAN Yandri Susanto berharap biaya haji 2023 maksimal di angka Rp 45 juta.

Adapun, angka itu lebih rendah dari usulan pemerintah yang mengusulkan biaya haji Rp 69,1 juta.

"Jadi kalau saya bayangkan itu mungkin maksimal bayar 45 juta-lah, mungkin loh ya, jadi jauh dari turun hampir 20 juta dari usulan pemerintah," kata Yandri, saat dikonfirmasi, Minggu (12/2/2023).

Dia juga berharap biaya haji yang dibayarkan oleh calon jemaah dan yang diambil dari dana manfaat proporsinya sebesar 50-50, tidak seperti usulan pemerintah yang meminta 70-30.

"Nah perbandingannya lebih adil, lebih siap mungkin 50 persen, 50 persen. Jadi, jemaah haji bayar 50 persen, dari nilai manfaat 50 persen," jelas Yandri.

Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR itu mengatakan, kemungkinan biaya haji yang akan dibayar oleh para calon jemaah sekitar Rp 40 juta, bukan Rp 69,1 juta seperti usulan pemerintah.

"Ya sekitar 40 (juta) an lah yang akan dibayar calon jemaah. Mungkin lebih lah ya. Perkiraan saya 40 (juta) lebih dari jemaah haji, sisanya akan ditutupi dari nilai manfaat yang dikelola BPKH," imbuh dia.

3 dari 3 halaman

Usulan Kementerian Agama

PHU dan BPKH Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR Bahas Ibadah Haji 2023 — Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief (kedua kiri) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah (kiri) memberikan paparan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2023). Rapat tersebut membahas masukan atas hasil peninjauan tim panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR ke Arab. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi menjadi Rp 98,89 juta per jemaah, naik Rp 514,88 ribu dibanding tahun lalu.

Dari jumlah tersebut, biaya yang perlu ditanggung jemaah mencapai 70% atau Rp 69,19 juta per orang. Sementara 30% atau Rp 29,7 juta sisanya dibayarkan dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.

"Usulan ini atas pertimbangan untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Formulasi ini juga telah melalui proses kajian," ujar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (19/1/2023).