Mahfud Md Sebut Tak Semua Negara Penyelenggara Pemilu Otomatis Disebut Negara Demokrasi

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan, pers sudah ditetapkan sebagai pilar demokrasi dan penyuara kepentingan publik yang berimbang. Dia mendorong, pers mampu mempublikasi berita berbasis pada fakta dan bukan keberpihakan dari pihak-pihak tertentu, khususnya menjelang Pemilu 2024.

"Berkacara pada Pemilu 2014 dan 2019 adalah munculnya gerakan berita bohong dan disinformasi yang akan merugikan kita semua karena mengelabui pandangan publik terhadap pemilu," kata Mahfud yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Janedjri Gaffar saat Seminar Pers dan Pemilu Serentak 2024 yang diselenggarakan Dewan Pers di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta, Kamis (27/1/2023).

Mahfud menegaskan, berita bohong dan disinformasi mengandung kebencian. Hal itu wajib menjadi kekhawatiran bersama, sebab berpotensi terjadi pembelahan sosial yang akan menjadi petaka bagi kemajuan bangsa.

"Di sinilah peran pers dapat menjadi pilar demokrasi yang memiliki peran yang amat sangat strategis menjadi jalan keluar dalam menghalau hoaks dan disinformasi," jelas Mahfud.

Selain itu, Mahfud mencatat bahwa media sosial juga memegang peranan penting saat ini. Dia berharap, pers tidak tergiring dan terus memegang standar etik untuk mengkalkulasi serta check and recheck terhadap informasi yang beredar luas di media sosial.

"Pers senantiasa menjadi standar etik dan memiliki kalkulasi yang tinggi juga check and recheck untuk mengawal agar bisa melihat yang rasional. Peran pers dalam sisi inilah yang paling diharapkan dalam pemilu serentak," dorong Mahfud.