KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Jembatan Martapura

Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Liputan6.com/Fachrur Rozie)

Liputan6.com, Jakarta - Komite Aksi Anti Korupsi Kalimantan Selatan (Kaki Kalsel) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan Persada, Selasa (24/1/2023).

Massa aksi menuntut agar komisi antirasuah memeriksa Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan jembatan Martapura 1-A tahun 2022 dan Jembatan S. Alio II CS Tahun 2022.

"Kami datang ke KPK untuk menuntut agar lembaga ini segara memeriksa Kementerian PUPR atas pembangunan jembatan Martapura 1-A di Kalsel tahun 2022 dengan anggaran Rp24 miliar lebih, proyek yang bersumber dari dana APBN Tahun 2021 dan 2022," ucap Ahmad Husaini selaku Ketua Kaki Kalsel.

Selain pembangunan jembatan Martapura, Ahmad juga meminta KPK segera memeriksa instansi terkait atas proyek pergantian Jembatan S. Alio II CS Tahun 2022 11 CS, dengan pagu anggaran Rp29 miliar lebih.

Buron sejak Februari 2020, mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiono ditangkap Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini, keduanya sudah ditahan KPK.

2 dari 2 halaman

Proyek Ruas Jalan Lontar

Tak hanya itu, lembaga yang kini dipimpin Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri ini diminta untuk mengusut dugaan korupsi proyek peningkatan Ruas Jalan Lontar, Tanjung Seloka dengan pagu anggaran Rp13 miliar lebih sesuai dengan data LPSE Pemkab Kotabaru.

"Kami meminta KPK, untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan dan segera mengambil alih kasus tersebut dan menetapkan tersangka di dalam penyimpangan pengadaan barang dan jasa pemerintah," kata Ahmad.