Respons Kompolnas soal Sidang Etik Bharada E, Irjen Napoleon hingga Teddy Minahasa

Liputan6.com, Jakarta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menanggapi belum dilakukannya sidang kode etik profesi Polri terhadap Richard Elizier alias Bharada E, terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J.

Sementara anggota polisi lainnya tercatat sudah banyak yang menerima sanksi etik.

Tidak hanya itu, Polri juga belum menggelar sidang etik terhadap Irjen Teddy Minahasa, Irjen Napoleon Bonaparte, serta Brigjen Prasetyo Utomo. Padahal, untuk Napoleon dan Prasetyo sendiri status hukumnya sudah berkekuatan tetap alias inkracht.

Komisioner Kompolnas Yusuf Warsyim menilai, publik tentu memahami Bharada E menjadi justice collaborator (JC) dalam kasus kematian Brigadir J.

Terlebih, sejauh ini mantan anak buah Ferdy Sambo itu telah membuka kotak pandora dengan menyatakan tidak ada tembak-menembak dalam perkara tersebut, melainkan pembunuhan berencana.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri yang diteken Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, diatur kriteria pelanggaran kode etik profesi Polri.

Diantaranya dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain, adanya permufakatan jahat, dan menjadi perhatian publik.

"Penegakan etika tentu lekat dengan mempertimbangkan bagaimana kepatutan publik. Karena sorotan publik, maka Bharada E patut dituntaskan dulu sidang peradilan hingga mendapat putusan pengadilan yang inkracht," tutur Yusuf kepada wartawan, Selasa (6/12/2022).

**Liputan6.com bersama BAZNAS bekerja sama membangun solidaritas dengan mengajak masyarakat Indonesia bersedekah untuk korban gempa Cianjur melalui transfer ke rekening:

1. BSI 900.0055.740 atas nama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)2. BCA 686.073.7777 atas nama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)