Kejagung Pastikan Usut Dugaan Korupsi Pesawat-Heli Kabupaten Mimika

Liputan6.com, Jakarta - Ratusan masyarakat Papua mendemo kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) RI di Jakarta. Ini adalah aksi kedua mereka untuk mempertanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi pesawat dan helikopter di Kabupaten Mimika pada tahun 2015 yang diduga menyeret mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Johannes Rettob, yang kini menjabat Plt Bupati Mimika.

"Kami punya alat bukti yang jelas dan valid. Tapi sejauh ini baik Kejari (Kejaksaan Negeri) maupun Kejati (Kejaksaan Tinggi) Papua belum memberikan tanggapan. Ini aksi kami jilid,” kata Benny, perwakilan Jaringan Mahasiswa Papua dan Masyarakat Papua Anti Korupsi se-Jabodetabek kepada awak media di sela-sela berdemonstrasi, Rabu (2/11/2022).

“Ke depan kalau tidak dituruti tuntutan kami, kami akan turun lagi (dengan massa) yang lebih besar," tegas Benny.

Benny memgaku, kelompok massa akai merasa janggal dengan penanganan kasus yang diperkirakan merugikan negara senilai Rp10 miliar tersebut. Sebab dalam kasus lain yang melibatkan orang asli Papua (OAP), proses penegakan hukum begitu cepat. Mereka menilai kondisi ini tak adil dan berpotensi menimbulkan konflik.

"Kasus ini dari 2015 sampai 2022, kami orang asli Papua sangat marah dengan adanya tebang pilih penyelesaian perkara di Kejagung (kejaksaan)," tambah Michael Himan, perwakilan advokat dari Jaringan Mahasiswa Papua dan Masyarakat Papua Anti Korupsi se-Jabodetabek yang ikut berunjuk rasa.

Michael melihat, kasus ini semakin membuat publik heran dengan pencopotan tiga pejabat eselon II yang sempat menjadi saksi dalam kasus tersebut. Dia menduga, ada upaya menghilangkan barang bukti dalam kasus tersebut. Sebelum hal itu terjadi, dia mendesak pihak kejaksaan menetapkan status tersangka kepada yang bersangkutan.