Mendagri Dorong Pemda Tak Ragu Gunakan Instrumen Keuangan APBD untuk Kendalikan Inflasi

Untuk itu, Tito menegaskan, political will (keinginan politik) kepala daerah untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing sangat penting. Terlebih, Kementerian Keuangan juga telah memberikan penghargaan bagi daerah-daerah yang mampu mengendalikan inflasi dengan pemberian dana insentif.

"Penghargaan sudah diberikan, sudah disampaikan, provinsinya adalah sepuluh, (yaitu) Kalbar, Bangka Belitung, Papua Barat, Sultra, Kaltim, Jogja, Banten, Jatim, Bengkulu, Sumut. Ini masing-masing mendapatkan lebih dari Rp10 miliar. Bukan nilainya tapi apresiasi yang sangat tinggi, artinya Bapak-Bapak/Ibu-Ibu yang memimpin, Bapak/Ibu gubernur bekerja sudah sangat (bekerja) keras sekali untuk mengendalikan inflasi," jelasnya. 

Lebih lanjut Mendagri menjelaskan, masalah pengendalian inflasi merupakan isu prioritas karena memiliki dampak yang besar. Dalam menghadapi inflasi, kepala daerah akan diuji kepemimpinannya.

Kepala daerah juga dituntut untuk melakukan komunikasi publik yang baik, sehingga tidak membuat masyarakat panik, ketakutan, hingga over-reaktif.

“Naikkan (inflasi) sebagai isu nomor satu. Ini bukan main-main, karena tadi kita sudah lihat data-data internasional, data-data negara-negara lain. Sudah banyak yang inflasi ini memiliki akibat yang sangat banyak kepada masyarakat, bahkan ada yang kolaps. Bukan hanya pemerintahan nasional tapi pemerintahan secara regional," ujarnya.

Di sisi lain, Mendagri Tito Karnavian juga menyoroti gejolak krisis pangan dan energi yang berdampak pada ekonomi dan keuangan global.  Tito mengatakan hal ini juga akan berdampak pada perekonomian di DKI Jakarta.

Hal ini dikatakan Mendagri usai pelantikan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartoni di Kantor Kemendagri Jakarta, Senin, 17 Oktober 2022 lalu.

"Kita akan menghadapi tantangan ke depan yaitu gejolak ekonomi krisis pangan energi yang berimbas kepada ekonomi dan keuangan global, tentu berimbas kepada kita semua juga, termasuk Kota Jakarta," kata Tito.

Dia menyadari bahwa tidak mudah memimpin DKI Jakarta karena banyaknya masalah yang kompleks. Salah satunya, saat pandemi Covid-19 di mana kasus di DKI Jakarta termasuk yang paling tinggi.

Namun, Tito mengapresiasi kerja keras Anies Baswedan yang berhasil menangani Covid-19 di DKI dengan baik. Dia pun meminta Heru untuk menyelesaikan dampak Covid-19 di DKI yang masih tersisa.

"Kita berharap dampak daripada Covid-19 ini yang mungkin masih ada dapat ditangani oleh Bapak Heru," ujarnya.

"Mari kita bekerja sama nanti untuk menangani bersama-sama permasalahan dampak-dampak yang berakibat nanti inflasi dan lain-lain," kata Tito.