Wacana Reshuffle Kabinet, Gerindra: Kalau Presiden Mau ya Monggo

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan, reshuffle kabinet akan dilakukan. Menurut dia, rencana tersebut akan selalu ada dan tinggal tergantung pelaksanaan tentang kapan diputuskan.

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," kata dia di sela peninjauan Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Tengalluar, Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022).

Meski demikian, Jokowi tidak merinci siapa jajaran kabinetnya yang akan tergusur dalam reshuffle mendatang.

Jika benar, nantinya hal ini akan menjadi reshuffle jilid ke delapan pada era pemerintahan Jokowi sejak menjabat.

Diketahui, reshuffle jilid pertama Jokowi terjadi pada Rabu 12 Agustus 2015, kemudian jilid kedua pada Rabu 27 Juli 2016, ketiga pada Rabu 17 Januari 2018, keempat pada Rabu 15 Agustus 2018.

Lalu kelima pada Rabu 23 Desember 2020, keenam pada Rabu, 28 April 2021, dan ketujuh pada Rabu, 15 Juni 2022. Menariknya, semua reshuffle dilakukan pada hari Rabu.

Pada reshuffle pertengahan tahun ini, Jokowi memasukkan Ketua Umum Partai PAN Zulkifli Hasan sebagai menteri perdagangan menggantikan Muhammad Lufti.

Masuknya pria karib disapa Zulhas itu tidak lama setelah PAN menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Jokowi.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut keputusan Jokowi sangatlah bagus.

"Apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat bagus, karena itu adalah hak prerogatif dari presiden. Karena Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat," kata Hasto di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (13/10/2022).

Dia berharap dalam Pemilu 2024, masyarakat berada dalam kondisi yang baik. Menurutnya, kabinet saat ini telah mencapai sejumlah prestasi yang tinggi.

Kendati demikian, Hasto menyebut Jokowi punya hak penuh untuk melakukan reshuffle. Dia mendukung Jokowi mengevaluasi menteri yang tidak patuh.

"Terutama mengenai masalah ekonomi dan berfokus dalam upaya membuat legacy yang dipimpinnya untuk rakyat. Sehingga Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimilikinya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden," imbuh Hasto.

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com