Anggapan KPK Bermanuver untuk Jegal Anies Dinilai Berlebihan

Liputan6.com, Jakarta - Partai NasDem telah resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pemilu 2024. Namun peresmian yang digadang lebih cepat sebelum waktunya ini menimbulkan tanda tanya, apakah ada korelasi antara langkah politik NasDem dengan dugaan kasus rasuah Formula E yang digadang akan mentersangkakan Anies sebagai Gubernur DKI.

Menanggapi hal itu, Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing memandang bahwa hal itu sebagai framing politik menuju Pemilu 2024.

Sebab, pesan komunikasi politik yang dilontarkan aktor politik dipastikan didorong oleh kepentingan tertentu yang berpotensi menimbulkan manipulasi persepsi kepada publik.

"Pandangan itu tidak disertai dengan fakta, data dan bukti hukum yang kuat. Para aktor politik tersebut ditenggarai sedang melakukan politisasi penegakan hukum di ruang publik," kata Emrus dalam keterangan diterima, Senin (3/10/2022).

Emrus memastikan, KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri bekerja atas dasar payung hukum. Dia meyakini, KPK tidak akan melakukan kriminalisasi demi kepentingan politik.

"Jangankan gubernur, dua menteri dari kader dua partai papan atas dan berkuasa saat ini, sudah divonis terbukti sah melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan baru-baru ini seorang Hakim Agung sedang menjalani tahapan proses di KPK karena diduga kuat terlibat tindak pidana korupsi. KPK sama sekali tidak ada tebang pilih."