Terkait Korupsi Tower PLN, Kejagung Periksa Eks Dirjen ILMATE hingga Direktur IPAMP

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tower transmisi tahun 2016 pada PT PLN.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tower transmisi tahun 2016 pada PT PLN," tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Selasa (27/9/2022).

Para saksi kali ini berjumlah enam orang, yakni Permadie Setiakusuma (PS) selaku Direktur PT Kurnia Adijaya Mandiri, Maryu Widyati (MW) selaku Kasubdit Industri Mesin Peralatan Listrik dan Alat Kesehatan pada Kemenperin, dan Arus Gunawan (AG) selaku Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian (IPAMP) periode 2016 pada Kemenperin.

Kemudian Zakiyudin (Z) selaku Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian (IPAMP) periode 2016-2020 pada Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan (IGPS) selaku Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) pada Kemenperin, dan Beny Adi Purwanto (BAP) selaku Sub Koordinator pada Subdirektorat Industri Mesin Peralatan Listrik dan Alat Kesehatan pada Kemenperin.

Direktur PT Bukaka, Saptiastuti Hapsari melayangkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait aktivitas penggeledahan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang dinilai cacat prosedur hukum dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tower transmisi oleh PT PLN tahun 2016.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Kuntadi menyampaikan bahwa pihaknya menghormati langkah hukum yang diambil PT Bukaka.

"Pada prinsipnya Kejagung khususnya Jampidsus menghormati langkah hukum yang ditempuh oleh Bukaka karena pada dasarnya itu merupakan hak yang diatur oleh KUHAP. Namun demikian kejaksaan tentu akan mempertahankan langkah yang sudah kita ambil. Nanti kita uji lah," tutur Kuntadi kepada wartawan, Kamis (22/9/2022).

Kuntadi memastikan setiap tindakan hukum yang diambil dalam upaya penuntasan kasus sudah diperhitungkan dengan matang. Adapun terkait tudingan cacat hukum dalam proses penggeledahan pun dapat dibuktikan lewat pengadilan.

"Itu kan soal argumentasi, kita hargai tentu pendapat dari sudut yang lain, mungkin bisa melihat dari sudut lain. Namun kita selalu mendasarkan langkah sesuai dengan aturan," jelas dia.

Kuntadi menyatakan, adanya gugatan praperadilan PT Bukaka tidak mengganggu upaya penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tower transmisi oleh PT PLN tahun 2016.

"Kita tetap berjalan terus," Kuntadi menandaskan.

Diketahui, gugatan praperadilan PT Bukaka sendiri diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dan tercatat dengan nomor 83/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL. Berdasarkan laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Selatan, praperadilan itu diajukan lantaran penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung selaku termohon dinilai cacat hukum atau tidak sah.