Mahfud Md Sebut Papua Memanas Karena Lukas Enembe, Beberkan Dugaan Korupsinya

Liputan6.com, Jakarta Menko Polhukam Mahfud Md membenarkan, situasi Papua saat ini tengah memanas disebabkan adanya rencana demontrasi pasca ditetapkannya Gubernur Lukas Enembe sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Di Papua sekarang situasi agak memanas karena diberitakan akan ada demo besar-besaran besok, pada 20 September tahun 2022. Latar belakangnya karena Lukas Enembe sebagai gubernur itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK beberapa waktu yang lalu dan sekarang merasa terkurung di rumahnya, di rumah gubernur.," kata dia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (19/9/2022).

Mahfud meluruskan, jika penetapan status tersangka oleh KPK terhadap Lukas bukanlah rekayasa politik dan tidak ada huhungannya dengan partai politik atau pejabat tertentu. Melainkan, temuan dan fakta hukum.

"Ingin saya sampaikan dugaan korupsi yang dijatuhkan ke Lukas Enembe bukan hanya gratifikasi Rp 1 miliar, ada (juga) laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang ratusan miliar dari 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK," ungkapnya.

Mahfud menambahkan, saat ini sudah diblokir rekening atas nama Lukas sebesar Rp 71 miliar. Artinya, lanjut dia, nilai dugaan rasuah yang bersangkutan bukan sekedar Rp 1 Miliar.

"Ada kasus-kasus lain yang sedang didalami tetapi terkait dengan kasus ini, misalnya ratusan miliar dana oprasional pimpinan, dana pengelolaan PON, juga adanya manajer pencucian uang yang dimiliki Lukas," kata dia.

Aksi akun anonim @Bjorka yang mengklaim berhasil membobol data dan dokumen rahasia negara direspons Kementerian Politik Hukum dan HAM (Polhuk HAM). Kendati demikian Menko Mahfud Md menegaskan belum ada data atau rahasia negara yang bocor.

2 dari 3 halaman

Sudah Jadi Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Gubernur Papua Lukas Enembe sudah berstatus tersangka. Lukas dijerat KPK berdasarkan laporan dari masyarakat.

"Terkait penetapan tersangka RHP (Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak) dan Gubernur (Papua) LE (Lukas Enembe) ini untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan juga informasi yang diterima KPK," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Rabu (14/9/2022).

Alex menyebut, tiga kepala daerah di Papua sudah dijerat sebagai tersangka oleh pihaknya. Mereka yakni Lukas Enembe, Ricky Ham Pagawak, dan Bupati Mimika Eltimus Omaleng.

Penetapan tersangka kepada tiga orang itu karena adanya laporan dari masyarakat terkait penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah.

"Beberapa kali pimpinan KPK ke Papua, dan selalu mendapat komplain dari masyarakat, pegiat antikorupsi dan pengusaha, seolah-olah KPK itu tidak ada kehadirannya di Papua," ujar Alex.

Alex belum bersedia merinci lebih lanjut konstruksi perkara yang menjerat Lukas. Namun Lukas diketahui dijerat dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pembangunan infrastruktur di Papua.

"Kami tidak tinggal diam, kami berkoordinasi dengan berbagai pihak dan terutama juga dari informasi masyarakat," kata Alex.

3 dari 3 halaman

Punya Dua Alat Bukti

Alex menampik penetapan tersangka Lukas bagian dari kriminalisasi.

Dia memastikan lembaga antirasuah sudah memiliki minimal dua alat bukti menjerat Lukas.

"Kami sudah memiliki cukup alat bukti, kami sudah melakukan klarifikasi dengan beberapa saksi dan kami juga mendapatkan dokumen-dokumen yang membuat kami meyakini bahwa cukup alat bukti untuk menetapkan tersangka," kata Alex.

Gaya Ganjar-Mahfud Hadiri Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md (kiri) menyambut kehadiran Menko Polhukam Hadi Tjahjanto di Jakarta, Kamis (22/2/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Mahfud MD
Tokoh
Politikus, ilmuwan, tokoh agama. Guru Besar Tata Negara UII, mantan anggota DPR, mantan Ketua Konstitusi,
Lihat Selengkapnya
Mahfud MD
Lukas Enembe
Pejabat
Lukas Enembe adalah Gubernur Papua sejak 9 April 2013
Lihat Selengkapnya
Lukas Enembe
KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Papua