Sukses

Hasto Ungkap Alasan PDIP Enggan Bekerjasama dengan PKS dan Demokrat

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan alasan partainya tutup pintu untuk bekerjasama dengan PKS dan Demokrat di Pilpres 2024. Hasto mengatakan, dalam kerjasama perlu melihat ideologi, platform dan sejarah partai.

"Di dalam politik kerja sama itu penting. Tetapi kerjasama juga harus melihat ideologi platform kesejarahan. Sehingga partai punya sikap. Tetapi di luar perbedaan itu, ketika menyangkut kepentingan bangsa dan negara, PDIP mengendepankan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya," jelas Hasto ditemui saat Festival Bakar Ikan Nusantara di kawasan JCC, Jakarta, Sabtu (25/6/2022).

Hasto mengatakan, saat membuka kerjasama dengan partai politik perlu menghitung hal rasional terkait perbedaan paltform dan skala prioritas partai. Misalnya, PDIP tidak akan menolerir masalah intoleransi dan radikalisme.

"Sebagai contoh urusan prinsip kebangsaan kami tidak mentolerir adanya intoleransi radikalisme," tegasnya.

Hasto menyinggung perbedaan sikap politik dengan PKS. Misalnya sikap PKS yang berada di luar pemerintahan dan terus memberikan kritik. Akan kurang elok bekerjasama dengan PKS di Pilpres 2024 tetapi saat ini partai yang dipimpin Ahmad Syaikhu itu terus menerus menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo yang didukung PDIP.

"Sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan pak Jokowi dan pada saat bersamaan ada pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan pak Jokowi dan kemudian dilakukan suatu penggalangan," tegas Hasto.

Selain itu, PDIP memiliki ideologi dan historis yang berbeda.

2 dari 2 halaman

Bagaimana dengan Demokrat?

Sementara bersama Demokrat, PDIP memiliki perbedaan kesejarahan. Kebijakan PDIP dan Demokrat juga berbeda berkaca kepada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lampau.

"Ketika apa yang dilakukan pemerintahan bapak SBY selama 2 periode, apakah itu sesuai yang dijanjikan kepada rakyat? Dan dalam disertasi saya juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri politik pertahanan yang digariskan dari jaman bung Karno jaman bu Mega dengan jaman pak SBY," kata Hasto.

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka