Sukses

Kemendagri: Pindahnya Ibu Kota, Punya Implikasi Luas Bagi Jakarta

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengatakan Jakarta bakal menghadapi sejumlah tantangan di masa depan.

Hal ini berkaitan dengan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur.

"Setelah disahkannya UU tentang Ibukota Negara pada 18 januari 2022 lalu, Jakarta harus mempersiapkan diri menyongsong status baru sebagai Kota yang bukan lagi Ibukota Negara," kata Suhajar di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2022).

Dia menjelaskan bahwa tidak lama lagi, proses berpindahnya Ibu Kota Negara ke Penajem, Paser Utara, Kalimantan Timur akan dimulai. Proses itu, kata dia akan dilakukan secara bertahap dan bakal sebabkan implikasi yang luas bagi Jakarta.

"DKI Jakarta lambat laun bukan lagi menjadi pusat pemerintahan dan birokrasi, dan akan diproyeksikan menjadi pusat bisnis yang bukan saja nasional, melainkan regional, bahkan global," jelas Suhajar.

Suhajar menyebut dengan tanggalnya status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, secara perlahan statusnya yang dikenal sebagai pusat birokrasi juga akan memudar. Sehingga, dibutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang untuk menghadapi perubahan itu.

Suhajar mengacu pada sejarah hilangnya kota-kota besar di berbagai belahan dunia. Sebuah kota, kata dia dapat hilang karena ketidakmampuan mengelola perekonomian daerahnya.

 

2 dari 3 halaman

Faktor Lainnya

Selain itu, Suhajar mengatakan faktor lain seperti bencana alam juga dapat menyebabkan hilangnya kita karena ditinggalkan penghuninya.

Faktor sosial lain, semisal kerusuhan juga dapat membuat suatu kota dilupakan.

"Terjadinya kerusuhan dan kekacauan sosial termasuk pula faktor yang membuat hilangnya sebuah kota. Selanjutnya, kota dapat terhapus dari sejarah diakibatkan perang yang menghancurkan fisik kota," ujar dia.

 

3 dari 3 halaman

Kehilangan Karakter

Suhajar menambahkan, kota hilang bukan secara fisik tetapi lenyap karena kehilangan karakter.

Sehingga perubahan status DKI Jakarta, yang bukan lagi Ibu Kota disebut dapat menjadi ancaman dan peluang.

"Perubahan status DKI Jakarta di masa mendatang di satu sisi dapat menjadi ancaman bagi hilangnya identitas kota namun di sisi lain justru menjadi peluang untuk merumuskan identitas baru yang lebih baik," katanya.