Sukses

Fraksi PKS Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas Prolegnas 2023

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengajak organisasi masyarakat atau ormas Islam untuk senantiasa berkolaborasi bersama pihaknya dalam membahas setiap rancangan undang-undang di Parlemen, khususnya yang menyangkut isu keumatan dan kebangsaan.

Hal tersebut disampaikan Jazuli dalam Forum Group Discussion (FGD) Silaturahim dan Dialog Program Legislasi Nasional tahun 2023 bersama Ormas Islam dan Tokoh di Ruang Meeting Fraksi PKS DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (29/9/2022).

"Saya mengapresiasi kehadiran organisasi masyarakat Islam di Fraksi PKS. Kami, Fraksi PKS, terbuka untuk berkomunikasi guna membahas isu keumatan, kerakyatan, dan kebangsaan bersama simpul-simpul masyarakat yang ada di Republik Indonesia, termasuk ormas-ormas Islam", ujar Jazuli melalui keterangan tertulis, Kamis (29/9/2022).

Anggota Komisi I DPR RI ini pun menyebut bahwa ormas-ormas Islam, yang merupakan representasi dari umat, adalah bagian dari Fraksi PKS. Jazuli bahkan menegaskan PKS ini milik seluruh ormas Islam dan komponen bangsa lainnya.

"Fraksi PKS adalah perwakilan umat di parlemen. Kami menilai ormas Islam adalah simpul yang tak terpisahkan dari Fraksi PKS. PKS ini milik bapak/ibu sekalian," ungkap Jazuli.

Oleh sebab itu, Jazuli meminta nasehat, arahan dan masukan dari ormas-ormas Islam dalam pembahasan RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional 2023.

"Fraksi PKS ingin mendengar nasihat-nasihat dari ormas Islam guna mendapatkan perspektif yang lebih jernih dan komprehensif. Silakan, PKS sangat terbuka untuk mendapat masukan, bahkan kritik," pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut para pimpinan ormas Islam. Sementara dari Fraksi PKS hadir Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi, Ketua Fraksi Jazuli Juwaini, Anggota Fraksi PKS Almuzammil Yusuf, Abdul Fikri Faqih, Bukhori Yusuf, Fahmy Alaysdros, dan Nur Hasan Zaidi.

 

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.

2 dari 4 halaman

RUU Sisdiknas Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2023

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menetapkan 38 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2023.

Keputusan diambil dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Kementerian Hukum dan HAM pada Selasa, 20 September 2022

Di antara RUU yang masuk Prolegnas, tidak ada RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya menjelaskan, Baleg sengaja tidak mencantumkan RUU Sisdiknas karena tidak ingin terjadi kegaduhan.

"Ya, karena DPR tidak ingin kerusuhan yang terjadi bertambah parah," ujar Willy kepada wartawan, Rabu 21 September 2022.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diminta membuka dialog dengan para pemangku kepentingan agar RUU Sisdiknas tidak menciptakan kegaduhan baru.

"Kami bersepakat kemudian untuk pemerintah khususnya Mendikbud membuka ruang dialog dengan stakeholder secara luas kemudian tidak menciptakan kerusuhan yang baru," kata Willy.

Willy meminta Mendikbud Nadiem Makarim tidak egois dan mendengarkan aspirasi publik. RUU Sisdiknas diminta untuk diperbaiki lebih dahulu sebelum kembali dikirim ke DPR.

"Mendikbud dalam hal ini harus benar-benar belajar, tidak egois untuk kemudian mengangkat aspirasi publik yang begitu luas," kata dia.

 

3 dari 4 halaman

Daftar Prolegnas Prioritas 2023

Usulan DPR:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

5. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

6. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

7. Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang- Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan)

8. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.9. Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan

10. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

11. Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (omnibus law) [dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang- Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (omnibus law)

12. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

13. Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol

14. Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia

15. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

16. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

17. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

18. Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (Omnibus Law) Dalam Perubahan Ketiga 2020-2024 Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional)

19. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

20. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

21. Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian

22. Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat

23. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama

24. Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

25. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

 

4 dari 4 halaman

Selanjutnya

Usulan Pemerintah:

26. Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

27. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata

28. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

29. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

30. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

31. Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri

32. Rancangan Undang-Undang tentang Wabah

33. Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

34. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana

35. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.