Siapapun Presiden Terpilih Usai Pilpres 2024, Proyek IKN Nusantara Tetap Harus Jalan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengatakan, pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara akan tetap berjalan meski pun Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan digelar.

Teddy menyebut, siapa pun nanti Presiden yang terpilih, maka pembangunan IKN Nusantara akan tetap jalan.

"Siapa pun Presidennya, IKN wajib tetap harus jalan, karena IKN bukan lagi hanya sebuah wacana, tapi sudah menjadi Undang-Undang sehingga siapapun Presiden selanjutnya wajib melaksanakan hal itu," ujar Teddy melalui keterangan tertulis, Senin (16/1/2023).

Jadi, menurut Teddy, jika ada yang bilang tidak akan meneruskan IKN, itu sudah pasti berbohong untuk kepentingan Pemilu saja.

"Pada kenyataannya pemerintahan selanjutnya wajib menjalankan perintah UU. Diskusi dan pernyataan penolakan IKN menjelang Pemilu hanyalah gimmick politik, pepesan kosong yang tidak akan pernah terealisiasi dan tidak ada jalan untuk merealisasikannya, karena ini negara hukum," ucap dia.

"Jadi jika ada diskusi menolak IKN dan kampanye menolak IKN dalam Pemilu, itu dapat dipastikan berbohong, itu hanya gimmick yang bertujuan untuk mendapatkan suara pemilih. Karena pada kenyataannya, IKN tetap harus dilaksanakan oleh pemerintahan mendatang," jelas Teddy.

Sebelumnya, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara Danis Hidayat Sumadilaga, melaporkan progres pembangunan proyek ibu kota negara, atau IKN Nusantara secara agregat mencapai sekitar 12-15 persen.

Namun, Danis menekankan, progres pembangunan di IKN Nusantara tidak bisa disamaratakan, lantaran ada yang secara kontrak baru dimulai dan ada yang tahap konstruksinya sudah hampir selesai.

"Progres infrastruktur dasar sudah 12-15 persen. Soalnya kan bervariasi, bendungan sudah 82 persen, rusun pekerja hampir 90 persen," kata Danis di kawasan proyek IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat 13 Januari 2023.

Setelah dibahas secara maraton, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) akhirnya disahkan oleh DPR. Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022).

2 dari 4 halaman

Pembangunan IKN Nusantara

Kementerian PUPR telah memulai pembangunan infrastruktur dasar mendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, di Kalimantan Timur. (Dok Kementerian PUPR)

Secara proses, Danis melanjutkan, Satgas IKN selalu mempersiapkan preconstruction meeting dengan pihak kontraktor sebelum memulai pekerjaan. Itu dilakukan untuk menjamin kelancaran kerja dan kemantapan hasil.

"Sebelum kerja, kita diskusi seharian, detilkan tahapan-tahapan konstruksi, sampai kepada prosesnya, yang terkait lingkungan, sosial, tata kelola. Kita bicarakan detil," ungkapnya.

Danis menyampaikan, dari total 34 proyek yang sudah dikontrakkan, saat ini sudah ada 28-29 kontrak yang lakukan penandatanganan, dimana 19 di antaranya sudah teken kontrak.

Salah satu proyek yang telah teken kontrak dan hampir selesai pengerjaannya yakni tower hunian pekerja konstruksi IKN Nusantara, yang target rampung seutuhnya Februari 2023.

"Mungkin sekitar Februari tahun ini sudah selesai, dan hunian pekerja konstruksi ini sudah siap untuk dihuni," kata Danis.

3 dari 4 halaman

Bangun Hunian Pekerja

Rencananya Kementerian PUPR melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN membangun 22 tower hunian pekerja konstruksi IKN dan yang telah selesai terbangun sebanyak 9 tower.

Tujuannya, agar para pekerja berada dalam satu kawasan.

Adapun kapasitas hunian pekerja konstruksi IKN sendiri terdiri dari satu tower tenaga ahli dengan kapasitas 288 orang. Sedangkan 21 tower tenaga terampil di mana 9 unit tower tipe A memiliki kapasitas hingga 6.912 orang, dan 12 unit tower tipe B memiliki kapasitas 9.408 orang.

Hunian pekerja konstruksi IKN sendiri turut dilengkapi sejumlah fasilitas, seperti masjid, mess hall, toko, kantor dan klinik.

4 dari 4 halaman

Kejar Target 2024, 3 Investor Diminta Segera Bangun Rusun ASN di IKN Nusantara

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara, Danis Hidayat Sumadilaga, melaporkan sudah ada komitmen dari tiga investor asing dan lokal untuk membangun rumah susun, atau rusun ASN di IKN Nusantara.

Ketiga investor ini antara lain PT Summarecon Agung, konsorsium CCFG Corp (kontraktor China)-PT Risjadson Brunsfield Nusantara (CCFG-RBN), dan Korea Land and Housing Corporation (KLHC).

"Kita mempersiapkan dengan asing yang tertarik investasi atau KPBU di bidang penyediaan rusun. Sudah ada notice to proceed. Pertama, yang dari Korea Land and Housing, kedua dari China, ketiga Summarecon," kata Danis di IKN Nusantara, Jumat (13/1/2023).

Danis berharap, komitmen ketiga investor terhadap pembangunan rusun ASN di IKN bisa segera terwujud. Mengingat pemerintah punya rencana untuk memulai proses pemindahan PNS pusat dari Jakarta ke ibu kota baru per 2024.

"Kalau saya dari sisi pelaksanaan, karena kita punya target di 2024, (diharapkan) secepat mungkin," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah saat ini menyiapkan empat skenario pemindahan ASN ke IKN Nusantara.

Menurut dia, skenario itu dipersiapkan untuk pemindahan tahap awal, yakni pada 2024.

"Ada empat skenario. Ada skenario pertama 1.971 orang pindah, kedua 5.716 orang pindah, ketiga 60.000 orang pindah, dan keempat 100.000 orang pindah," ujar Anas beberapa waktu lalu.

Meski demikian, Anas menyebut empat skenario di atas masih dalam tahap proses untuk ditentukan kepastiannya.