Sudah Masuk Indonesia, Bagaimana Cara Pemerintah Hadapi Omicron?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan varian Omicron sudah terdeteksi di Indonesia.

Omicron merupakan varian baru dari SARS-Cov-2, yang memiliki nama B.1.1.529.

Varian ini pertama kali terdeteksi dalam spesimen dari Botswana dan Afrika Selatan pada November 2021. Setelahnya, WHO memasukkan Omicron sebagai Varian of Concern (Voc) atau varian yang perlu diperhatikan.

Menurut informasi yang dihimpun dari CDC, ada kemungkinan varian Omicron lebih mudah menyebar dibandingkan virus asli SARS-CoV-2. Namun jika dibandingkan dengan varian Delta, dampaknya masih belum diketahui.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun langsung meminta kepada daerah menggenjot testing dan tracing terhadap masyarakat.

"Untuk pemerintah daerah saya minta testing dan tracing kontak erat digencarkan dan ditingkatkan," minta Jokowi saat menyampaikan rilis daringnya, Kamis (16/12/2021).

Jokowi berharap, situasi Covid-19 di Indonesia yang saat ini dapat dikatakan terkendali tidak kembali menjadi gelombang baru setelah Omicron masuk ke Indonesia.

"Kita harus berupaya jaga situasi tetap baik dan kasus aktif tetap rendah dan tingkat penularan jangan ampai melonjak lagi," harap Jokowi.

Jokowi pun mendorong agar masyarakat yang belum mendapat vaksin atau belum mendapat dua dosis vaksin untuk bisa segera mendatangi fasilitas kesehatan supaya mendapatkan vaksinasi Covid-19.

"Saya meminta semua warga yang belum mendapatkan vaksin agar segera mendatangi faskes agar mendapat vaksin, meski situasi di dalam negeri sudah mendekati normal, tapi jangan kendor," Jokowi menandasi.

Jokowi meyakini, dari temuan pasien terjangkit Omicron pada negara yang sudah terdeksi sebelumnya, Covid-19 varian baru ini belum menunjukkan keganasan yang sampai membahayakan nyawa pasien yang terjangkit.

"Sejauh ini varian Omicron belum menunjukkan yang membahayakan nyawa pasien, terutama pasien yang sudah divaksin," jelas Jokowi.

Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akan diperketat sesuai level di tiap-tiap daerah.

"Memperketat pelaksanaan PPKM di daerah masing-masing sesuai dengan levelnya. Level ini bisa naik turun, mungkin sampai dengan tahun baru, Januari itu tidak ada yang diturunkan," kata Ma'ruf.

Wapres menambahkan, pengetatan PPKM juga akan dilakukan melalui kebijakan yang diambil pemerintah. Salah satunya dengan meningkatkan level PPKM.

"Ada daerah yang bisa naik tingkat levelnya, tapi diketatkan. Walau tidak di level 3 kan bisa dilakukan pengetatan-pengetatan PPKM. Itu beberapa kebijakan yang diambil pemerintah," jelas Ma'ruf.

Berkaca pada pengalaman pada Covid-19 varian Delta, Ma'ruf mendorong antisipasi lebih dini untuk dapat dilakukan. Dia pun meminta kepada Pemda mulai untuk melakukan pencegahan wilayah masing-masing.

"Kita punya pengalaman Delta, Delta itu kurang kita antisipasi sehingga kita kebobolan. Oleh karena itu, ketika ini baru satu, semua pemda harus melakukan penyiapan untuk pencegahan," Ma'ruf menandasi.