Sukses

Setop Kriminalisasi Pembela HAM Indonesia, Koalisi Masyarakat Suarakan 5 Tuntutan

Liputan6.com, Jakarta Koalisi Masyarakat Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) meminta agar tidak ada lagi bentuk kriminalisasi bagi para Pembela HAM di Indonesia.

Koalisi mencontohkan, kasus terbaru yang menjadi perhatian soal kriminalisasi para pembela HAM, adalah saat Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar dilaporkan ke pihak berwajib oleh Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan. 

"Pun halnya teror bahan peledak yang menimpa kekuarga pembela HAM, Veronica Koman. Serangan pada pembela HAM acap terjadi ditujukan pada keluarga dan kerabat dekat yang tidak terlibat dalam advokasi yang dilakukan pembela HAM tersebut," tulis Koalisi dalam keterangan pers diterima, Kamis (9/12/2021).

Koalisi juga mewanti, kriminalisasi juga terjadi terhadap kalangan jurnalis dan media. Padahal sebagai pilar demokrasi, mereka harusnya bisa terbebas dari serangan dan potensi kriminalisasi karena pekerjaannya profesi yang diembannya.

"Namun kasus yang menimpa Asrul di Palopo dan Nurhadi di Surabaya tidak membuktikan hal itu," kritik Koalisi.

Koalisi berpandangan, strategi pembangunan rezim Jokowi yang berorientasi infrastruktur, ekonomi dan investasi, memperburuk situasi  perlindungan dan keamanan Pembela HAM. Sebab, rezim acap abai soal HAM bahkan memperluas konflik dan melanggengkan serangan pada Pembela HAM. 

"Sementara dari segi aktor pelaku penyerangan, Komnas HAM mencatat bahwa Kepolisian menjadi pihak yang sering diadukan sebagai pelaku dalam kasus pelanggaran HAM," jelas Koalisi.

 

2 dari 2 halaman

Desak 5 Tuntutan

Atas dasar tersebut, Koalisi yang terdiri dari Amnesty International Indonesia, ELSAM, Greenpeace, ICEL, Imparsial, Institute for Women’s Empowerment, Kemitraan, KontraS, LBH Pers, SAFEnet, YLBHI dan YPII mendesak dengan lima tuntutan. Berikut isi dari tuntutan tersebut.

1. Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin mewujudkan perlindungan dan keamanan bagi Pembela HAM dan menyetujui menjadikan 7 September sebagai hari Pembela HAM Nasional;

2. DPR-RI meneguhkan komitmen dan janji politik untuk melakukan revisi UU HAM No.39/1999 dalam Prolegnas 2022 dengan memasukkan ketentuan perlindungan pada Pembela HAM;

3. Pemerintah dan DPR-RI agar melakukan amandemen pada UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan mencabut pasal karet di berbagai undang-undang yang seringkali digunakan sebagai alat mengkriminalisasi Pembela HAM;

4. Aparat penegak hukum khususnya Kepolisian dan Kejaksaan agar menerapkan prinsip anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) dalam penanganan perkara Pembela HAM;

5.  Komnas HAM segera melakukan diseminasi SNP No. 6 tentang Pembela HAM ke seluruh jajaran Kementerian dan Kelembagaan dan menerbitkan revisi Peraturan Komnas HAM No. 5/2015 tentang Prosedur Perlindungan Pembela HAM juga mempercepat penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap Pembela HAM, khususnya menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran berat HAM.