7 Arahan Jokowi untuk Kepala Kesatuan Wilayah Tahun 2021 di Bali

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyesalkan Kapolda dan Kapolres yang baru dilantik malah mendatangi sesepuh organisasi kemasyarakatan (ormas) yang kerap membuat keributan. Menurut dia, Kapolda dan Kapolres harus menjaga kewibaan di mata masyarakat.

"Saya kadang-kadang saya sudah lama sekali ingin menyampaikan ada Kapolda baru, ada Kapolres baru, malah datang kepada sesepuhnya ormas yang sering membuat keributan. Bener ini?," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah di Bali, Jumat (3/12/2021).

Dia mengaku sempat menanyakan hal ini kepada salah satu kapolres. Jokowi menyebut kapolres itu beralasan hal itu dilakukannya untuk menjaga agar situasi tetap kondusif.

"Saya tanya ke kapolres, kenapa bapak melakukan ini? Supaya kotanya kondusif. Tapi apakah cara itu betul? Hati-hati jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum," katanya.

"Banyak ini saya lihat. Saudara-saudara harus memiliki kewibaan. Polri harus memiliki kewibawaan," sambung Jokowi.

Jokowi meminta aparat penegak hukum melindungi dan membantu masyarakat lemah yang biasanya terpinggirkan dalam hukum, salah satunya pedagang kecil.

Dirinya juga mengingatkan kapolda dan kapolres memperhatikan kasus-kasus tersebut, meski bukan tanggung jawabnya.

"Lindungi, saya kalau baca itu betul-betul, itu menjadi sebuah persepsi loh, hati-hati loh ya. Itu kecil-kecil, mungkin urusannya bukan kapolres (dan) kapolsek, tapi hati-hati tetap tanggung jawab kapolres, tetap tanggung jawab kapolda yang kecil-kecil seperti ini. Apalagi kalau sudah dicap diskriminasi terhadap yang lemah," tutur Jokowi.

Jokowi menyebut bahwa kepuasan publik terhadap bidang hukum dan indeks kebebasan berpendapat mengalami penurunan. Dia pun meminta aparat penegak hukum tak asal menangkap masyarakat.

"Yang namanya indeks kebebasan berpendapat turun karena ini persepsi lagi, dilihat oleh masyarakat, sekali lagi ini persepsi. Dikit-dikit ditangkap," kata Jokowi.

Dia mengingatkan aparat penegak hukum untuk mengutamakan pendekatan persuasif dan dialogis saat menyelesaikan masalah. Jokowi pun heran mural yang berisi kritikan untuknya langsung dihapus oleh polisi.

"Itu sebetulnya urusan di polsek yang saya cek di lapangan, tapi nyatanya dihapus. Oleh sebab itu, beritahu kapolsek-kapolsek sampai kapolsek diberitahu. Itu (mural) urusan kecil," ujarnya.

Jokowi menekankan dirinya sama sekali tak masalah dengan gambar mural yang berisi kritikan. Untuk itu, dia mengingatkan polisi agar tak terlalu memepermasalahkan mural, sebab dirinya telah biasa difitnah dan dimaki.

"Saya datang ke sebuah daerah ada mural, dihapus. Ramai, wah presiden yo urusan mural. Urusan mural aja ngapain, sih? Wong saya dihina, saya dimaki-maki, difitnah udah biasa. Ada mural aja takut, ngapain? Baca ini hati-hati," papar dia.

Menurut Jokowi, mural yang berisi kritikan merupakan salah satu ekspresi masyarakat dalam menyampaikam pendapat. Hanya saja, jangan sampai kebebasan berpendat menganggu ketertiban masyarakat.

"Kalau menyebabkan ketertiban masyarakat di daerah menjadi terganggu, beda soal, sehingga saya mengapresiasi dibalik oleh Kapolri membuat lomba mural dan saya kira hasilnya positif," ucap dia.

Dia juga menekankan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga kebebasan berpendapat harus dihargai. Oleh sebab itu, kritik yang disampaikan ke pemerintah harus tetap dihormati selagi tak menganggu ketertiban.

"Kritik dipanggil, mengkritik dipanggil. Kalau mengganggu ketertiban iya silakan, tapi kalau enggak, jangan. Karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi. Hormati kebebasan berpendapat dan serap aspirasinya. Tapi ketegasan itu juga jangan hilang dari Polri," tutur Jokowi.

Kemudian, Jokowi meminta semua kapolda di Indonesia menjaga investasi di daerah masing-masing daerah.

Dia mengaku telah meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memecat kapolda yang tak mampu mengawal baik investasi di daerahnya.

"Saya sudah titip juga ke kapolri, kapolda yang tidak bisa menjaga investasi, diperingatkan. Kalau memang sulit enggak bisa mengawal, enggak bisa menyelesaikan, yang berakitan dengan agenda besar negara kita, ya maaf," terang Jokowi.

"Saya memang nggak bisa ngomong keras, ngomong... tapi udah.. enggak bisa dia, ganti," sambungnya.

Jokowi pun menekankan bahwa investasi merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menargetkan nilai investasi Rp 900 triliun pada 2021, dan Rp 1.200 triliun di 2022.

"Saya hanya ingin titip kepada jajaran Polri dari pusat sampai ke daerah, kawal dan jaga betul yang namanya investasi. Karena kunci kita disini (investasi), bukan di APBN," ucap dia.

Jokowi menyampaikan investasi di Pulau Jawa saat ini mencapai 48 persen sementara di luar Pulau Jawa sebesar 51,7 persen.

Untuk itu, dia betul-betul meminta agar investasi yang sudah masuk maupun masih berproses didampingi dan dikawal.

"Jadi kalau ada yang ganggu-ganggu di daerah urusan investasi, kawal dan dampingi, agar setiap investasi tuh betul-betul direalisasikan," kata Jokowi.

Jokowi menyinggung tingkat kepuasan publik di bidang hukum yang menurun pada 2021. Untuk itu, Jokowi menekankan aparat penegak hukum menindak siapa pun yang terbukti melakukan kejahatan ke masyarakat maupun negara.

"Penegakan hukum harus tanpa pandang bulu, ini dilihat masyarakat loh. Masyarakat itu menilai dan persepsi kepuasan publik itu tercermin dalam setiap survei," ujar Jokowi.

"Artinya, sering saya sampaikan ya memang ketegasan harus gigit siapa pun yang terbukti melakukan tindak kejahatan pada negara juga masyarakat," sambungnya.

Selain itu, dia menyoroti indeks kebebasan berpendapat yang juga mengalami penurunan. Jokowi menilai hal ini salah satunya disebabkan aparat penegak hukum yang main tangkap masyarakat.

"Sekali lagi ini persepsi, dikit-dikit ditangkap. Oleh sebab itu, pendekatan harus persuasif dan dialogis. Persuasif dan dialog," tegas Jokowi.

(Muhammad Fikram Hakim Suladi)