NU Soroti Turunnya Kualitas Demokrasi Selama Pandemi Covid-19

20160704-Penetapan 1 Syawal PBNU-Jakarta-Helmi Afandi — Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini saat menggelar konferensi pers penetapan 1 Syawal 1437 H, Jakarta, Senin (5/7). (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyoroti dampak pandemi Covid-19 yang turut penurunan kualitas demokrasi yang terjadi terhadap seluruh negara dunia. Meski begitu, sistem pemerintahan tersebut dinilai dapat tetap bertahan.

Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini menyampaikan, Economist Intelligent Unit (EIU) mencatat adanya penurunan kualitas demokrasi di Indonesia dan banyak negara lainnya selama pandemi.

"Ada sejumlah tantangan bagi demokrasi," tutur Helmy dalam keterangannya, Kamis (2/12/2021).

Menurut anggota Komisi I DPR RI itu, tantangan yang muncul antara lain kemunculan dunia digital yang semakin marak digunakan selama pandemi Covid-19. Prinsip demokrasi sendiri yang memperbolehkan adanya perbedaan pendapat tentu malah membuat penyebaran paham transnasional tidak mungkin dilarang.

"Paham-paham transnasional disebar melalui pelantar digital. Paham-paham itu memanfaatkan demokrasi untuk menghapuskan demokrasi," jelas dia.

Sebab itu, Helmy melanjutkan, perlu adanya edukasi dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat atas isu-isu terkait, dan perlu dipahami bahwa demokrasi bukan hanya soal hak berbeda pendapat. Dibutuhkan kesiapan dan kesabaran untuk mengembangkan demokrasi, sebab proses demokratisasi membutuhkan waktu panjang.

"Tidak tepat jika menganggap hanya ada satu versi demokrasi yang benar. Demokrasi tidak hanya dari paradigma sekuler yang memisahkan sepenuhnya agama dan kehidupan publik, termasuk sistem hukum dan politik. Demokrasi juga bisa menggunakan paradigma simbiotik seperti diterapkan di Indonesia," kata Helmy.

Kondisi ini terjadi karena bayang-bayang gelombang ketiga Covid-19 di Indonesia. Lalu ancaman tekanan inflasi yang saat ini tengah terjadi di beberapa negara. Kondisi ekonomi regional dan global hingga potensi krisis ekonomi dan krisis keuangan menja...

2 dari 2 halaman

Demokrasi Transaksional

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ansor, Mahmud Syaltout mengatakan, dampak nyata dari pandemi Covid-19 adalah tekanan ekonomi.

Dalam situasi tersebut, demokrasi transaksional semakin marak dan para calon petahana di pemilu cenderung diuntungkan.

Tekanan ekonomi juga membuat sebagian orang kesulitan menerima keragaman. Lebih dari itu, tekanan ekonomi dapat berujung pada penggulingan pemerintah.

"Ini tercermin dari kasus Charlie Hebdo di Perancis. Selama pandemi, seperti kelompok lain, toko-toko milik warga muslim Perancis tutup. Bisnis jasa mereka tidak berjalan. Mereka jadi sensitif," ujar Mahmud.

Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah menambahkan, pandemi Covid-19 memberi kesempatan kepada negara demokrasi untuk mencari model keseimbangan baru. Sebab, ada kebutuhan pengendalian pandemi dan di sisi lain ada kebutuhan tetap menjaga hak-hak warga.

"Proses demokratisasi tidak selamanya mulus. Di Timur Tengah dan Afrika Utara, demokratisasi yang dikenal sebagai Arab Spring tidak sepenuhnya menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Kondisi itu bisa memicu penurunan kepercayaan warga pada demokrasi," tutup Faizasyah.

Pandemi COVID-19
Penyakit
Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019 di seluruh dunia
Lihat Selengkapnya
Pandemi COVID-19
Kasus covid-19