Sekjen PDIP: Tolak Ukur Pemimpin Bangsa Tak Semata-mata dari Survei

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: Dokumentasi PDIP).

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto meyakini, untuk memutuskan calon pemimpin tidak bisa berdasarkan hasil survei semata. Dia mengatakan, di PDIP, ada mekanisme tersendiri.

Menurut dia, setiap calon pemimpin yang mengikuti kontestasi harus melalui kaderisasi kepemimpinan masyarakat, terjun ke tengah rakyat, dan telah melalui berbagai ujian kepemimpinan seperti dihadapkan untuk mengambil keputusan yang sulit dan berisiko, namun baik bagi masa depan bangsa dan negara.

Selain hal tersebut, keputusan capres dan cawapres dilakukan oleh Megawati Soekarnoputri sebagaimana halnya terjadi pada tahun 2014 dan 2019.

"Tolak ukur seorang pemimpin bangsa dan negara tidaklah semata-mata dari survei," kata Hasto di sela-sela kegiatan sunatan massal di Kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat, Sabtu (23/10/2021).

Hasto menilai, banyak pengalaman yang keliru ketika mengambil keputusan berdasarkan semata-mata hasil survei. Dia mencontohkan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang dalam survei sebelum pilpres sangat tinggi, tetapi saat ini dipertanyakan warisan apa dari kepemimpinannya.

"Ini menjadi pendidikan politik bagi kami bahwa kami mencari sosok pemimpin yang berani mengambil tanggung jawab, keputusan meskipun pahit. Kami bukan mencari pemimpin yang menyenangkan semua pihak, tetapi yang punya tanggung jawab bagi masa depan bangsa dan negara," kata Hasto Kristiyanto.

Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menegaskan, PDI Perjuangan tak segan memberikan sanksi kepada kadernya, termasuk Ganjar Pranowo, jika mendeklarasikan diri sebagai Capres 2024.

2 dari 3 halaman

Tanggung Jawab Seorang Pemimpin

Hasto mengatakan, seorang presiden harus bertanggung jawab terhadap negara dan rakyatnya di masa depan.

Presiden juga harus berani tampil menghadapi tantangan internasional, seperti ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, krisis di Timur Tengah, kemudian beban dari kebijakan fiskal terhadap utang akibat akumulasi pinjaman luar negeri di masa lalu, dan juga akibat pandemi.

"Itu semua menjadi tanggung jawab pemimpin yang akan datang. Pemimpin harus dipersiapkan sebaik-baiknya," jelas Hasto.

Selain hal tersebut, pemimpin juga mesti kukuh dalam ideologi Pancasila. “Jadi urusan capres dan cawapres sebaiknya dengan pertimbangan matang. Dipikirkan masak-masak melalui kontemplasi, melihat rekam jejak calon, kepribadian, kemampuan teknokrasi dll. Namun yang pasti, Bu Megawati selalu berdialog dan mencari pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat”, tegas Hasto

3 dari 3 halaman