Sisir Anggaran Pendidikan APBN, Muhaimin Minta Biaya Kuliah Harus Jadi Prioritas

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) — Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. (Merdeka.com/Intan Umbari Prihatin)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan (Gus Muhaimin) mengamini, tuntutan mahasiswa agar anggaran pendidikan di masa pandemi Covid-19 bisa difokuskan untuk menjamin keberlanjutan belajar mengajar. Menurut Muhaimin, konsekuensinya adalah alokasi anggaran untuk pembangunan fisik yang tidak subtantif dapat dihentikan sementara.

“Saat ini penting bagaimana penyelenggaraan pendidikan baik di level dasar, menengah, dan tinggi bisa dilanjutkan. Tidak ada anak yang putus kuliah, tidak ada mahasiswa yang harus drop out (DO) karena persoalan biaya,” ujar Muhaimin saat dialog nasional dengan mahasiswa bertajuk Pandemi Tak Henti, UKT Kian Tinggi, melalui keterangan pers diterima, Kamis (2/9/2021).

Muhaimin pun meminta, Komisi X menyisir anggaran Pendidikan 20% APBN harus difokuskan pada program anggaran yang tepat sasaran. Dia ingin, biaya kuliah harus jadi prioritas, kebutuhan dasar yang harus diutamakan dibandingkan dengan kegiatan pendidikan lain yang tidak relevan pada penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi.

"Saat ini memang banyak dijumpai kasus mahasiswa yang kesulitan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Padahal di satu sisi pemerintah telah mengalokasikan skema bantuan UKT bagi mahasiswa," jelas dia.

Muhaimin berharap, agar persoalan UKT bisa segera diselesaikan. Caranya, dengsn terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, baik Komisi X, Kemendikbudristek maupun kepada rektorat.

"Jadi sehingga kasus-kasus UKT di lapangan bisa terselesaikan dengan baik," harap dia.

Liputan6.com berkesempatan melakukan wawancara eksklusif dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir. Ia menjawab berbagai isu termasuk biaya kuliah di PTN mahal.

2 dari 2 halaman

Minta Kapolri Bebaskan Mahasiswa Pendemo UKT

Gus AMI Luncurkan Buku Berjudul Negara dan Politik Kesejahteraan — Peluncuran Buku dengan judul "Negara dan Politik Kesejahteraan" karya Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar, Kamis, 18 Maret 2021.

Dalam kesempatan itu, Muhaimin mengaku kaget saat mengetahui ada lima mahasiswa di Madura yang ditahan setelah melakukan unjuk rasa terkait UKT. Dalam waktu dekat dirinya akan berkoordinasi dengan Kapolri untuk mencari jalan terbaik menyelesaikan kasus hukum lima mahasiswa tersebut.

"Saya cek ke Kapolri agar mereka yang ditahan di Madura segera dibebaskan. Karena mereka tidak boleh dilanjutkan karena mereka harus menjadi pemimpin ide,” dia menandasi.

Usai Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo Subianto Sambangi Markas PKB