HEADLINE: Sumbangan Rp 2 Triliun Keluarga Akidi Tio Diduga Fiktif, Motifnya?

Namun, pernyataan Direktur Intel Polda Sumsel Kombes Ratno Kuncoro kemudian dianulir Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Supriadi. Dia kemudian menyampaikan pernyataan berbeda.

"Statusnya saat ini masih proses pemeriksaan. Belum (tersangka) " kata Kombes Supriadi, menjawab pernyataan soal Dirintel Polda Sumsel yang menyebut Heriyanti sudah menjadi tersangka.

Supriadi mengatakan, keperluan Heriyanti datang ke Polda Sumsel untuk menjelaskan soal bilyet giro terkait pencairan dana Rp 2 triliun itu.

"Ini kan direncanakan akan diserahkan melalui bilyet giro. Sehingga, pada waktunya, bilyet giro ini belum bisa dicairkan. Kenapa? Karena ada teknis yang harus diselesaikan," ucapnya.

Dia menegaskan, tidak ada penangkapan terhadap Heriyanti, namun mengundang untuk memberi penjelasan.

"Kita tidak menangkap ibu Heriyanti. Tapi kita mengundang untuk datang ke polda untuk memberikan klarifikasi terkait dengan rencana penyerahan dana uang Rp 2 T melalui bilyet giro. Sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh Pak Dirkrimum terkait dengan rencana penyerahan bantuan sebanyak Rp 2 T tersebut. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kalau tidak ada kendala bisa diselesaikan pemeriksaannya," tuturnya.

Awak media pun kemudian menanyakan soal dana Rp 2 T yang tidak ada. Namun, Kombes Supriadi justru menanyakan siapa yang menyebut dana Rp 2 T itu tidak ada.

"Siapa yang mengatakan dananya tidak ada, siapa? Yang rilis siapa?" tanya Kombes Supriadi.

"Yang mengeluarkan rilis cuma dua. Di Polda, satu Pak Kapolda. Yang kedua Kabidhumas. Terkait penyidikan ada di pak Dirkrimum. Jadi yang dipakai adalah statement Pak Kabidhumas," tandas Supriadi.

Sementara Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku belum sempat memeriksa uang sumbangan yang hendak disalurkan keluarga Akidi Tio senilai Rp 2 triliun untuk penanganan pandemi Covid-19 di Sumatera Selatan.

Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan, pemberian donasi bernilai fantastis seperti ini semustinya pihak penyumbang berkoordinasi dulu dengan PPATK sebelum mempublikasikannya secara luas.

"Kita kan bisa periksa dulu untuk memastikan kredibilitas setiap calon penyumbang dan menghindari spekulasi di masyarakat," ujar Dian kepada Liputan6.com, Senin (2/8/2021).

Dian tak ingin sumbangan Rp 2 triliun dari keluarga Akidi Tio justru menimbulkan persepsi tak baik di tengah masyarakat.

"Takutnya kalau tidak bisa terealisir kan malah bisa mengganggu nama baik orang/lembaga yang terkait atau pemerintah," ungkap dia.

Pelecehan Akal Sehat

Peristiwa ini kemudian menjadi sorotan Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin. Sejak awal, dia sudah curiga dengan "niat baik" keluarga besar Akidi Tio. 

Dalam opininya yang diterbitkan di Kompas.com dan atas izin penulis untuk mengutip tulisan tersebut, Hamid malah menyangsikan akal sehat kita jika percaya bahwa sumbangan fantastis itu ada.

"Saya malah kian sangsi mengenai akal waras kita semua," tulis Hamid.

Dia menilai para pejabat tidak pernah belajar dengan pengalaman masa lalu.

"Sejumlah orang telah melecehkan akal sehat dan memarjinalkan tingkat penalaran para pejabat negeri ini. Hingga uang Rp 2 triliun tersebut benar-benar sudah di tangan, saya tetap menganggap bahwa di negeri ini masih banyak orang yang ingin memopulerkan diri dengan cara melecehkan akal waras para pejabat," kata Hamid.

Hamid menyebut sudah beberapa kali para pejabat telah ditipu. Misalnya, pada Oktober 2018 lalu seorang telah mendeklarasikan ke publik bahwa ia menyumbang dengan angka-angka yang fantastis di Palu, Sulawesi Tengah, yang baru saja diluluhlantakkan oleh bencana alam, likuifaksi.

Orang yang sama juga sesumbar menyumbang rumah yang telah diterjang badai gempa bumi di Nusa Tenggara Barat. Lalu sang pemberi janji diganjar dengan penghargaan Bintang Mahaputra.

Hamid menyebut Akidi Tio bukanlah seseorang yang memiliki rekam jejak jelas di bidang usaha. Sehingga patut dipertanyakan dari mana uang sebanyak Rp 2 triliun tersebut. 

"Apakah lembaga perpajakan pernah mengetahui dan memungut pajak dari Akidi sedemikian banyak? Rentetan pertanyaan logis yang harus dipakai sebelum memercayainya," ujar dia.

Hamid pun mempertanyakan alasan para pejabat yang justru ikut mempromosikan orang-orang yang buat janji palsu.

"Jawabannya singkat. Para pejabat ingin menjadi pahlawan, seolah diri merekalah yang membantu meringankan beban rakyat. Jawaban etisnya, yang bisa jadi juga, ada motif lain," kata dia.

Ia pun mengusulkan adanya hukuman bagi pejabat yang memperkenalkan dan mengamini segala ketidakbenaran  yang telah melecehkan akal sehat bangsa.

"Orang atau pihak yang menggunakan para pejabat untuk memaklumkan ketidakbenaran juga harus juga diberi hukuman. Harus ada ganjaran karena apa pun alasannya, memaklumkan ketidakbenaran kepada publik adalah public deception. Ini baru adil dan mendidik bangsa kita menjadi bangsa yang rasional," tandas Hamid.

Sementara Guru Besar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir berpendapat Keluarga besar almarhum pengusaha Akidi Tio harus siap menerima konsekuensi pascamembuat pernyataan bohong berkaitan dengan pemberian sumbangan Rp 2 T.

"Saya kira ini perbuatan kriminal, sama kriminalnya dengan orang-orang yang menderita diiming-imingi 2 T. Bukan kah itu penghinaan orang yang menderita? saya kira tindakan mereka sangat tidak terpuji," ucap dia saat dihubungi, Senin (2/8/2021).

Mudzakir bahkan menyebut, perbuatan mereka lebih parah dibandingkan Ratna Sarumpaet.

"Tidak beda jauh dengan Ratna Sarumpaet lah, kalau Ratna kebohongan disengaja tapi tidak untuk publik, tapi untuk kepentingan keluarga cuman ada yang membawa ranah publik. Kalau ini benar-benar ke ranah publik dan lebih dari Ratna Sarumpaet," kata dia.

Mudzakir menyampaikan dalam hal ini seharusnya pihak Polda Sumsel sebagai penerima sumbangan mengkroscek terlebih dahulu kepada keluarga besar almarhum pengusaha Akidi Tio. Utamanya untuk mengetahui asal-usul uang yang hendak disumbangkan.

"Uang sekian besar itu berasal dari mana, di simpan di mana dalam bentuk apa. Ini supaya jelas. Kenapa? karena angkanya agak sulit untuk bisa dicerna. Kalau angkanya Rp 10 juta atau Rp 20 juta masih bisa diterima, ini triliunan dari mana triliunan itu," ucap dia.

Mudzakir menyebut, semestinya dari pihak Polda Sumsel juga tidak perlu mempublikasikan ke media sebelum mencari tahu keberadaan uang tersebut.

"Tidak boleh publikasi dulu, tidak boleh terimakasih atas kebaikannya itu tidak perlu dulu karena itu belum terjadi. saya kira itu catatannya," ucap dia.

Mudzakir mengerangkan, nominal uang yang disumbangkan oleh Keluarga besar almarhum pengusaha Akidi Tio di luar kewajaran. Apalagi saat itu, perwakilan dari keluarga ujuk-ujuk datang ke Polda Sumsel.

"Seharusnya dari pihak Sumsel ekstra hati hati juga sama omongan dia mau nyumbang 2 T. Bener atau tidak dan fakta hukumnya ada tidak dananya, disimpan di mana dan seterusnya, dan berasal dari mana dana itu. 1 T aja diluar kewajaran kalau 1 M masih bisa diterima lah, kalau 2 T tanda tanya besar disebabkan angkanya besar," ujar dia.

Sementara Psikolog Universitas Mercu Buana Muhammad Iqbal menyarankan pihak kepolisian menggandeng psikiater dalam mengusut kasus dugaan donasi fiktif yang menjerat Heriyanti anak Akidi Tio.

"Saya kira si tersangka ini perlu di tes kejiwaannya apakah sumbangan 2 T karena idenya untuk berbohong atau memang dia punya masalah kejiwaan. Jadi sebagai psikolog saya berpendapat harus dicek kejiawaanya," kata dia saat dihubungi, Senin (2/8/2021).

Iqbal menerangkan, pada era putus asa saat ini banyak orang yang memiliki perilaku-perilaku menyimpang. Ia khawatir kondisi itu juga terjadi pada Heriyanti.

Iqbal menduga Heriyanti berhalusinasi terhadap mimpi-mimpi dan harapan-harapan yang hilang. Sehingga muncul ide-ide kreatif untuk mengelabuhi orang.

"Stres karena tekanan hidup ataupun bisa jadi dia punya masalah psikologis akhirnya menjadikan itu sebagai sarana untuk pelampisaannya," ujar dia.

Menurut Iqbal, perbuatan yang dilakukan oleh Heriyanti melewati batas orang dalam kondisi normal. Karenanya, pemeriksaan medis kejiwaan penting dilakukan untuk mengetahui lebih jauh terkait kondisi kesehatannya.

"Bisa jadi (kejiwaanya terganggu). Saya kira kalau dia normal tidak berani dia buat penyerahan uang Rp 2 T tanpa ada uangnya," ucap dia.

Iqbal mengatakan, kasus donasi fiktif Rp 2 triliun membuat masyarakat lebih berhati-hati untuk memblow up sesuatu yang belum pasti. Penegak hukum juga diharapkan mengambil hikmahnya.

"Ini pelajaran juga bagi penegak hukum bahwa penegak hukum tidak terbebas dari perilaku kriminal," ucap dia.

Iqbal kemudian mengibaratkan sebagai teori oase di padang pasir.

"Disaat kering ada orang memberi harapan akhirnya tadi berharap ada sesuatu curahan, ternyata bukan uang tetapi itu hanya kebohongan. Terlalu cepat menyimpulkan tanpa menyeleksi terlebih dahulu. Itu kesalahan fatal bagi penegak hukum," ucap dia.

Sementara Psikolog Forensik Reza Indragiri menjelaskan bagaimana kebohongan yang dilakukan keluarga Akidio Tio secara psikologi. Reza mengatakan, faktanya setiap orang menyatakan kebohongan setiap hari. Bahkan berdasarkan riset rata-rata 1,65 kali per hari. 

Sehingga secara alami, manusia memang makhluk pendusta alias natural liars. Kebohongan yang umum, kata dia, dilakukan tidak merugikan pihak lain. Sementara psychopatic liar atau pembohong psikopat memang merancang tipu muslihatnya demi keuntungan besar dirinya dan kerugian sasarannya.

"NL masih punya perasaan bersalah dan takut akan konsekuensi yang harus ia tanggung jika kebohongannya terbongkar. PL tidak peduli pada itu semua, tidak takut ditangkap, bahkan justru tertantang untuk mengelabui pihak atau otoritas yang kerap dianggap tak terkelabui," kata Reza dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/8/2021).

Pada titik itulah, kata dia, perilaku si pembohong menjadi sangat menghebohkan dan lebih menggetarkan ketimbang jumlah sumbangannya senilai Rp 2 triliun.

"Bahwa dia berhasil mengadali sejumlah pejabat daerah, itulah perlukaan serius terhadap martabat dan kehormatan para petinggi itu," kata dia.

Namun, lanjutnya, peristiwa memalukan ini tidak perlu membuat para pejabat menjadi malu. "Toh studi juga temukan, mereka yang bekerja di bidang pendeteksi kebohongan (polisi) punya tingkat akurasi yang sama dengan orang biasa, yaitu cuma 55 persen," lanjutnya.

Reza mengatakan, jika tersangka kebohongan itu, yaitu Heriyanti menderita skizofrenia maka dapat dibebaskan. Namun, jika dikenai pasal penipuan bisa dijerat pidana 4 tahun penjara.

"Atau jangan-jangan kebohongannya disetarakan sebagai penganiayaan ringan yang memunculkan perasaan tidak enak? Bisa dihukum 3 bulan atau 2 tahun 8 bulan. Ringan, memang. Toh tidak ada ketentuan bahwa warga sipil yang mengelabui pejabat daerah dan aparat penegak hukum bisa dikenai pemberatan sanksi," tandas Reza.