Gerindra Tolak PPN Sembako dan Pendidikan: Pangkas Biaya yang Tak Perlu

Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani. (Dok Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menolak rencana Kementerian Keuangan untuk mengenakan PPN terhadap sembako dan pendidikan.

Pihaknya mengerti situasi keuangan negara saat ini yang sedang berat, apalagi dengan pandemi Covid-19 menyebabkan target pajak tidak tercapai. Namun, jika PPN diterapkan di sembako dan pendidikan, jelas membebani rakyat.

"Sehingga upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak berbanding lurus dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Muzani dalam keterangannya, Minggu (13/6/2021).

Dia berharap, pemerintah melakukan evaluasi terhadap rencana PPN tersebut. Menurutnya, harus lebih memilih pemangkasan biaya yang dianggap tak perlu.

"Gerindra menyarankan agar pemerintah memperketat pembiayaan-pembiayaan yang dianggap pemborosan, termasuk menutup kemumgkinan kebocoran anggaran, dan memangkas biaya-biaya yang dianggap tidak perlu," ungkap Muzani.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah berencana akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sejumlah bahan pokok (sembako). Ketentuan PPN sembako ini telah diterbitkan dalam Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KU...

2 dari 2 halaman

Obyek Pajak Lain

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini menyarankan, agar pemerintah sebaiknya menerapkan objek pajak baru terhadap kegiatan-kegiatan atau barang-barang yang bukan menjadi prioritas kebutuhan rakyat.

"Gerindra menyarankan penerapan objek pajak baru itu lebih baik diterapkan kepada barang-barang atau jasa dari hasil aktivitas atau kegiatan pertambangan dan perkebunan, termasuk kegiatan korporasi lainnya," kata dia.

Gerindra
Organisasi
Gerindra ialah sebuah partai politik di Indonesia
Lihat Selengkapnya
Gerindra
PPN
Bisnis
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa.
Lihat Selengkapnya
PPN