Revitalisasi Hukum Dinilai Harus Berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika

Liputan6.com, Jakarta - Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional (PA GMNI) akan menggelar Webinar Nasional II bertajuk “Revitalisasi Pembangunan Hukum Berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.” Acara rencananya digelar secara virtual pada Jumat 30 April 2021, pukul 15.00-17.30 WIB.

Webinar ini merupakan rangkaian kegiatan Pra-Kongres IV PA GMNI yang akan digelar di Bandung, Juni 2021. Menurut Ketua Pokja Hukum Panitia Nasional Kongres IV PA GMNI, Bayu Dwi Anggono, sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 sudah semestinya dalam setiap pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pada hukum.

“Hukum menjadi sarana untuk mencapai tujuan bersama sebagaimana juga dicantumkan di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu menuju masyarakat yang berkeadilan sosial,” ujar Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember tersebut dalam keterangannya, Kamis (29/4/2021).

Pembangunan nasional, dia menjelaskan, tidak dapat mencapai tujuan bernegara jika tak disertai suatu politik hukum yang jelas dan terarah. Dalam konteks Indonesia, hal itu adalah politik hukum yang bersumber pada Pancasila. Tanpa kejelasan dan terarah, dipastikan banyak perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila.

“Selama ini masih saja ditemukan keluhan dari warga tentang peraturan perundang-undangan yang dibentuk mengandung muatan diskriminatif dengan tidak mengingat keragaman bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika,” jelas Bayu Anggono.

Banyaknya perkara ditangani Mahkamah Konstitusi (MK) sejak 2003 merupakan bukti nyata bahwa Pancasila belum menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Sampai kini, MK telah memutus 3.075 perkara. Sebagian terbesar terkait pengujian undang-undang sebanyak 1.392 perkara yaitu sekitar 43% dari seluruh total perkara yang sudah diputus. Namun begitu, tidak sepenuhnya putusan permohonan pengujian undang-undang itu dikabulkan. MK hanya mengabulkan sekitar 267 permohonan, sedangkan yang ditolak ada 498 permohonan.

Melihat kondisi itu, Bayu menambahkan, gagasan revitalisasi pembangunan hukum berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika mendesak diimplementasikan. Revitalisasi yang dimaksud adalah memastikan kedudukan Pancasila sebagai cita hukum dipedomani oleh semua pihak mulai dari pembentukan hukum termasuk pelaksanaan dan penegakan hukum.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: