Sukses

Abdul Mu'ti Muhammadiyah: KKB Papua Lebih Tepat Disebut Teroris

Menurut Mu'ti pelabelan KKB sebagai teroris juga mendobrak stigma di masyarakat bahwa teroris bukan hanya dari kelompok agama tertentu.

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan bahwa penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris sudah tepat. Pasalnya ia melihat apa yang dilakukan kelompok itu sudah layaknya gerombolan teroris.

"Istilah teroris lebih tepat daripada KKB. Apa yang mereka lakukan selama ini sangat meresahkan masyarakat. Tujuan mereka juga jelas ingin memisahkan diri dari NKRI dan mendirikan negara sendiri. Sesuai UU Terorisme, apa yang dilakukan KKB sudah dapat dikategorikan sebagai terorisme," kata Abdul Mu'ti dalam akun Instagram pribadinya, dikutip pada Rabu (28/4/2021).

Menurut Mu'ti pelabelan KKB sebagai teroris juga mendobrak stigma di masyarakat bahwa teroris bukan hanya dari kelompok agama tertentu.

"Penyebutan KKB sebagai teroris juga menunjukkan bahwa teroris dan terorisme tidak hanya terkait dengan agama tertentu, seperti yang selama ini dipersepsikan oleh masyarakat," ujarnya.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Disebut Terorisme

Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI Purn Teddy Lhaksmana Widya Kusuma sebelumnya menilai penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua kini sudah tak relevan lagi. Menurutnya, sejumlah pihak ingin agar KKB diganti menjadi separatis teroris.

"Penyebutan nama KKB sudah tidak sesuai dan beberapa pihak mengusulkan penyebutan KKB menjadi separatis teroris. Hal ini menjadi sebuah tindak kontra-terorisme melalui Resolusi 1373 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa," jelas Teddy dikutip dari siaran pers, Selasa (27/4/2021).

Dia menegaskan, dengan kondisi Papua saat ini, pemerintah punya peluang untuk menuntaskan masalah KKB. Terlebih, evaluasi operasi di Papua sudah dibahas.

"Operasi penuntasan KKB harus dilanjutkan," ucapnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.