HEADLINE: Siasat Warga Mudik Lebih Awal Hindari Larangan, Pengawasannya?

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menyarankan pemerintah belajar dari Singapura. Dimana Singapura tidak melarang masuk siapapun ke negaranya, melainkan diterapkan protokol kesehatan yang ketat.

Misalnya, pendatang diusulkan untuk karantina selama 14 hari dan jika hasil tes rapid ketahuan positif, maka mereka menyuruh orang tersebut agar masuk Rumah Sakit dengan biaya sendiri.

"Aturan ini membikin siapapun yang akan ke Singapura harus berkalkulasi dengan matang di masa pandemi ini," ujarnya kepada Liputan6.com, Jumat (9/4/2021).

Adapun di Indonesia sendiri dapat dilakukan dengan sistem zonasi, tanpa memandang masa mudik Lebaran atau tidak. Bahkan sistem itu bisa dilakukan selama masa pandemi Covid-19 belum mereda pada liburan panjang.

"Satgas covid-19 sudah membagi menjadi zona merah, kuning, dan hijau. Mobilitas dari asal hingga tujuan diatur sesuai zona mulai dari awal hingga tujuan. Di zona tujuan ada kewajiban tes kesehatan dan karantina dengan membayar sendiri, tempat karantina dapat di hotel atau penginapan yang disediakan warga," jelasnya.

Djoko menegaskan, dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19 sudah ada Satgas. Dia berpendapat, semestinya aturan-aturan terkait kekhawatiran penyebaran Covid-19 juga cukup dikeluarkan oleh Satgas.

"Lha ini menteri-menteri tertentu berkomentar dan berbeda-beda pula soal mudik lebaran. Para Menteri terkait dan para Kepala Daerah cukup memberi/menyampaikan masukan secara senyap (tertulis) kepada Ka SATGAS, kemudian diproses dan terbitlah aturan dari SATGAS. Mestinya begitu saja," pungkasnya.

Sementara Sosiolog Musni Umar menilai larangan mudik lebaran saat pandemi Covid-19 merupakan kebijakan simalakama. Sebab di satu sisi mudik sudah menjadi budaya yang sulit untuk dilarang. Namun, bahaya yang dihadapi adalah terjadi lonjakan kasus positif Covid-19 jika mudik diperbolehkan.

"Ini berdasar pengalaman setiap libur panjang masyarakat ke luar kota, dan setelah kembali lagi angka Covid-19 meningkat. Jadi ini lebih banyak mudaratnya jika membiarkan masyarakat pulang kampung," kata Musni kepada Liputan6.com.

Musni pun mengapresiasi langkah pemerintah yang mengumumkan kebijakan larangan mudik lebih awal. Sehingga masyarakat dapat bersiap untuk tidak pulang ke kampung halaman. 

"Saya kira betul itu dari jauh hari dikeluarkan untuk mengantisipasi, jadi masyarakat bisa siap-siap bahwa mudik dilarang jadi tidak gegabah untuk pulang. Sekarang ada medsos, seperti zoom yang bisa digunakan untuk menghubungi keluarga di kampung, pada punya HP juga dan bisa mencegah mudik," kata dia.

Dia juga berharap agar masyarakat ikut berperan memutus mata rantai Covid-19 dengan tidak mudik. 

"Jadi biarlah tahun ini tidak mudik dan mudah-mudahan tahun depan bisa normal kembali dan ini di seluruh dunia seperti ini jadi jangan sampai kita abai dengan keselamatan diri kita," tandas Musni.

Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kedokteraan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Yudhi Wibowo mengatakan, berkaca dari musim mudik pada 1-3 April 2020, masyarakat tetap pulang kampung meski pemerintah sudah melarang. Akibatnya, lonjakan kasus Covid-19 meningkat tajam.

"Berkaca dari situ, jadi ada larangan tapi seperti imbuan karena implementasi di lapangan tidak ada apa-apa. Berita ada kenaikan jumlah kendaraan yang keluar DKI kan sebetulnya pemerintah melihat dan mendengar itu, tapi seperti nggak ada keseriusan. Harusnya kan segera diantisipasi itu, tapi dibiarkan," kata Yudhi kepada Liputan6.com di Jakarta.

Dia berharap, masyarakat dapat mematuhi larangan mudik ini, sebab pemerintah sudah mengumumkan jauh hari. Jika nekat mudoik, kata dia, maka kasus positif akan kembali melonjak.

"Tahun kemarin, pasca dua minggu lebaran bayangkan itu kasusnya luar biasa. Kemudian natal dan tahun baru itu kasusnya luar biasa," ujar dia.

Dia juga meminta pemerintah serius dalam menjalankan kebijakan ini. "Harus serius diketatkan, penyekatan, moda transportasi distop, pokonya yang tidak memenuhi syarat pelaku perjalanan ya diminta kembali," ujar Yudhi. 

Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa pihaknya akan mengerahkan satuan TNI, Polri, dan Pemda untuk menggelar operasi skrining surat izin perjalanan dan surat hasil test Covid-19 dengan hasil negatif.

Operasi skrining itu dilaksanakan pada 6-17 Mei 2021 sesuai dengan Surat Edaran (SE) KaSatgas Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah.

Sebelumnya, Wiku mengatakan bahwa SE tersebut berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia kecuali untuk layanan distribusi logistik dan keperluan mendesak seperti bekerja, sakit, atau keperluan kehamilan dan persalinan.

"Apabila tidak memenuhi persyaratan, surat tidak akan diterbitkan. Pada 6-17 Mei akan ada operasi skrining surat izin perjalanan dan surat negatif," kata Wiku saat konferensi pers virtual, Kamis (8/4).

Operasi skrining itu akan dilakukan di rest area, di pintu-pintu kedatangan, di pos kontrol, perbatasan kota besar, checkpoint, serta di titik penyekatan daerah aglomerasi. Peraturan perjalanan domestik mengenai skrining dokumen itu, kata Wiku, mengacu pada SE satgas no 12 tahun 2021.

Apabila ditemukan pelaku perjalanan yang tidak memenuhi persyaratan, Wiku menegaskan bahwa petugas tidak segan-segan untuk memberhentikan pelaku perjalanan dan memintanya untuk kembali ke tempat asal.

"Misalnya saat operasi skrining pelaku perjalanan itu terbukti mau berwisata atau mudik, maka petugas boleh menyuruh mereka kembali," ujarnya.

Sementara itu, khusus untuk WNI yang hendak pulang ke Indonesia atau repatriasi, Wiku meminta agar para WNI itu menunda kepulangannya jika tidak ada keperluan mendesak.

"Diminta untuk menunda agar tidak ada imported case," kata Wiku.