Sukses

Demokrat Kubu AHY Duga Moeldoko Cs Susun Strategi Agar KLB Disahkan Kemenkumham

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menduga saat ini kelompok Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara sedang menyusun taktik untuk mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham.

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menduga saat ini kelompok Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara sedang menyusun taktik untuk mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham.

"Kami mendeteksi saat ini kelompok KLB abal-abal sedang menghubungi dan menekan para Ketua DPD dan Ketua DPC untuk balik badan mendukung gerombolan GPK PD dengan klaim mereka akan mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham," kata Kamhar dalam keterangan pers, Sabtu (6/3/2021).

Dia pun meminta pada para DPD dan DPC agar tidak takut jika dihasut oleh KLB pimpinan Moeldoko. Sebab dia mengklaim AD/ART yang dimiliki kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono adalah yang sah.

Sebagai pemegang hak yang sah secara konstitusional. Jangan kita bernegosiasi dengan para pembegal yang berusaha merampok rumah kita bahkan mengambil alih rumah kita secara paksa," ungkapnya.

Sebab kata dia bukan hanya sekedar menistakan harga diri dan martabat. Tetapi kata dia sebagai kader, hal tersebut juga sama halnya membenarkan tindakan mereka.

"Kita ketahui bersama tak ada legal standing dan satu pun klausul dalam AD/ART yang bisa dipenuhi untuk terselenggaranya KLB Partai Demokrat," jelasnya.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Jangan Gentar

Sementara itu dia mengajak seluruh Ketua DPD dan Ketua DPC Partai Demokrat se-Indonesia tak gentar menghadapi tekanan-tekanan dari kubu KLB abal-abal. Tetap rapatkan barisan dan jaga soliditas.

"Dengan kebersamaan dan kekompakan serta dukungan rakyat dan seluruh kelompok strategis pro demokrasi, kita meyakini kebenaran akan menang. Selamatkan demokrat, selamatkan demokrasi," bebernya.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.