Pakar Hukum: Kerumunan Warga saat Sambut Jokowi tak Bisa Jadi Dalih Bebaskan Rizieq Shihab

Liputan6.com, Jakarta - Kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Maumere, Nusa Tenggara Timur yang sempat menciptakan kerumunan warga hingga kini masih menimbulkan polemik. Sejumlah pihak bahkan membandingkakerumunan warga tersebut dengan kasus kerumunan massa Forint Pembela Islam (FPI). 

Terkait hal itu, Pakar hukum pidana Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji mengatakan kerumunan massa saat kedatangan Jokowi di Maumere tidak memiliki basis yang elementer adanya peristiwa pidana.

Dia menilai, dalam kasus itu, kerumunan terjadi tanpa kesengajaan. Masyarakat datang secara spontan, tanpa ada undangan. Karenanya, wajar polisi menolak laporan masyarakat atas peritiwa kerumunan di Maumere.

"Permintaan pembebasan tersebut jelas tidak beralasan, karena penahanan RS (Rizieq Shihab) justru ada basis elementer, niat yang kuat untuk melakukan pelanggaran atas larangan dalam regulasi, yaitu tindak pidana. Memang ada niat melakukan pelanggaran hukum atas larangan normanya," ujar Indriyanto kepada wartawan, Jumat (26/2/2021).

Menurut Indriyanto, kerumunan warga saat kedatangan Jokowi pun tidak perlu menjadi polemik.

"Karena Presiden Jokowi tidak menciptakan stigma pelanggaran hukum," tegas Indriyanto.

Sementara itu, Eks politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean berpendapat desakan agar polisi membebaskan Rizieq Shihab bila Jokowi tidak dipidana terkait kerumunan di Maumere hanya mengada-ada. Pendukung tidak mengetahui secara utuh mengapa Rizieq ditahan.

"Rizieq Shihab ditahan dengan banyak kasus dan beberapa pasal termasuk penghasutan dan kebohongan tentang Rumah Sakit UMMI. Jadi bukan hanya soal menciptakan kerumunan dan keramaian secara sadar," ujar Ferdinand.

Ferdinand yakin kuasa hukum Rizieq akan memanfaatkan isu kerumunan di NTT saat pembelaan. "Tapi saya yakin hal itu tak akan berguna dan tidak akan mempengaruhi penilaian hakim dalam menjatuhkan vonis," katanya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: