PPP Sebut Pemerintahan Jokowi Tidak Anti Kritik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pemerintah pusat akan memperkuat pengujian, pelacakan hingga perawatan pasien COVID-19 saat diwawancara di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 4 Februari 2021. (Biro Pers Sekretariat Presiden/Laily Rachev)

Liputan6.com, Jakarta Politisi PPP yang juga Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Iqbal mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak anti kritik. Karena itu diperlukan untuk mengetahui kekurangan khususnya dalam suatu kebijakan.

"Oleh karena itu Pak Jokowi meminta masyarakat lebih aktif sampaikan kritik dan masukan. Hal ini bisa dimaknai bahwa Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan tidak anti kritik," kata Iqbal dalam keterangannya, Sabtu (13/2/2021).

Dia pun menilai kritik itu perlu dilakukan. Namun, perlu dipahami semuanya harus sesuai koridor undang-undang.

Bahkan, Iqbal menuturkan, jangan sampai kritik didasarkan atas rasa kebencian. Semuanya harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Tetapi harus dipahami juga walaupun hak mengeluarkan pendapat dilindungi undang-undang, tetapi hendaknya saat menyampaikan kritik harus dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak didasarkan rasa kebencian," jelas Iqbal.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Jokowi menjelaskan asumsi ekonomi makro Indonesia pada 2020. Diantaranya besaran pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kurs Rupiah pada USD.

2 dari 2 halaman

Kritikan JK

Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla atau JK mengatakan demokrasi yang diterapkan saat ini harus menjadi intropeksi bersama.

Sebab saat menyampaikan kritik dan berpendapat terkait pemerintah ada ketakutan untuk dipolisikan.

"Bagaimana mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Ini tentu menjadi bagian upaya kita semua," kata JK dalam acara mimbar demokrasi di kanal Youtube PKS yang dikutip pada Sabtu (13/2/2021).

Dia menuturkan, demokrasi harus menjadi prioritas di Indonesia. Karena harus melakukan check and balance.

Meski demikian, JK mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang beberapa hari lalu mengumumkan untuk mempersilahkan dikritik.

"Jadi walau dikritik berbagai-bagai, beberapa hari lalu Pak Presiden mengumumkan silahkan kritik," tutur JK.

Dia berpesan, agar demokrasi ini bisa menjadi cerminan pemerintah untuk tetap menjaga hak setiap individu.

DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
PPP