Sukses

Komisi III DPR: Setelah Tenaga Kesehatan, TNI/Polri Harus Didahulukan Divaksin Covid-19

Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menilai, anggota TNI dan Polri harus didahulukan dalam program vaksinasi Covid-19.

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menilai, anggota TNI dan Polri harus didahulukan dalam program vaksinasi Covid-19. Menurut dia, urgensi vaksinasi terhadap kedua institusi lebih mendesak ketimbang anggota DPR RI.

“Hingga saat ini Menteri Kesehatan belum menjadwalkan vaksinisasi untuk anggota Polri dan TNI yang jelas. Untuk itu saya minta kepada Pak Menteri untuk segera menjadwalkannya. Mereka harus divaksin dahulu setelah tenaga kesehatan karena mereka garda terdepan negara,” kata Sahroni dalam keterangan tertulis diterima, Senin (25/1/2021).

Sahroni menambahkan, prioritas TNI-polri sangat penting untuk didahulukan karena mereka bertanggung jawab terhadap pengendalian penyebaran kasus Covid-19. Sahroni meyakini, TNI-Polri harus siap sedia kapan pun dan dimana pun seperti tenaga kesehatan.

“Polisi dan Tentara kita adalah garda terdepan sama seperti para Nakes, mereka memiliki tugas yang berat. Mereka selalu melayani rakyat, bertemu banyak orang baru setiap harinya dalam kondisi apa pun, mereka juga harus terjun langsung membantu para korban bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi perlindungan terhadap TNI Polri ini penting sekali,” ujar dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Terjadi di Beberapa Negara

Pendapat Sahroni dikemukakan karena berkaca dengan program vaksinasi prioritas yang dijalankan di beberbagai negara belahan dunia. Dia melihat, militer dan polisi didahulukan oleh negara, maka sangat wajar jika Indonesia juga melakukan hal yang sama.

“Seperti di Rusia, mereka usaha kongkrit tuh akan memvaksinisasi lebih dari 400.000 anggota militernya. Ini dapat dijadikan contoh untuk pak menkes bahwa anggota militer kita dan polisi memang harus di priotitaskan. Kalo untuk anggota DPR mah, belakangan aja,” Sahroni menandasi.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.