Wapres Minta Pembangunan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dipercepat

Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menghadiri Silaturahmi Kerja Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendesak pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diperpecat. Hal ini mengingat backlog perumahan yang disebabkan oleh kesenjangan pasokan dan kebutuhan rumah di Indonesia masih cukup tinggi.

"Backlog atau kekurangan pasokan rumah saat ini masih cukup tinggi yaitu diperkirakan sebesar 11,04 juta unit. Dengan demikian, pembangunan perumahan MBR ini menjadi semakin mendesak untuk dipercepat pelaksanaannya," kata Ma'ruf Amin, Sabtu (21/11/2020).

Backlog menjadi salah satu indikator yang digunakan Pemerintah untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah di Indonesia, seperti tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMN).

Untuk memenuhi kebutuhan rumah, pemerintah membuat program Satu Juta Rumah yang sebagian besar di antaranya ditujukan untuk MBR.

"Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2015, program Satu Juta Rumah telah terealisasi sebanyak 4,8 juta unit pada 2019, dan lebih dari 70 persen dari jumlah tersebut dinikmati oleh golongan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR," jelas Wapres Ma'ruf.

Oleh karena itu, untuk mendukung penyediaan rumah bagi MBR, Pemerintah menyediakan berbagai skema bantuan pembiayaan. Antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Perumahaan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dapat dukungan dari Komunitas Difabel, Ma’ruf Amin klarifikasi ucapannya yang menyebut tuli dan buta.

2 dari 2 halaman

Alokasi Pembiayaan untuk Perumahan

Dari berbagai skema bantuan pembiayaan tersebut, Wapres mengatakan hanya FLPP yang telah menunjukkan realisasi baik yakni di atas 80 persen atau Rp 8,9 triliun dari total anggaran Rp11 triliun.

Sementara, skema pembiayaan yang capaiannya masih rendah ialah SSB (realisasi Rp 788 miliar dari Rp 4,9 triliun), SBUM (realisasi Rp 90 miliar dari Rp 1,6 triliun untuk 4 juta penerima), serta BP2BT (realisasi Rp 380 miliar dari Rp 8,3 triliun).

Untuk tahun 2021, lanjut Ma'ruf, pemerintah juga mengalokasikan pembiayaan untuk perumahan sebesar Rp 30 triliun. Dengan rincian bantuan pembiayaan untuk SBB sebesar Rp 5,9 triliun, SBUM sebesar Rp 630 miliar, pembiayaan dari K/L sebanyak Rp 6,7 triliun, serta FLPP sebesar Rp 16,6 triliun untuk 157.500 unit rumah.

"Pemerintah akan terus memberikan dukungan sebagai ikhtiar dalam upaya untuk mengurangi backlog perumahan di masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup rakyat," kata Ma'ruf Amin.

Ma'ruf Amin
Tokoh
Ma'ruf Amin merupakan ulama yang digandeng Jokowi untuk menjadi cawapres dalam Pemilihan Presiden 2019.
Lihat Selengkapnya
Ma'ruf Amin