Sukses

Rektor Unhan: Pencegahan Terorisme Harus Melibatkan Semua Pihak

Laksamana Madya TNI Amarulla Octavian, mengatakan, perang melawan terorisme tidak lagi mengandalkan aktor-aktor penyelenggara keamanan nasional.

Liputan6.com, Jakarta - Rektor Universitas Pertahanan Laksamana Madya TNI Amarulla Octavian mengatakan, perang melawan terorisme tidak lagi mengandalkan aktor-aktor penyelenggara keamanan nasional semata, tetapi sudah harus melibatkan banyak lembaga negara dan semua institusi pemerintah lainnya.

Adapun itu disampaikan dalam webinar yang diadakan oleh Ikatan Alumni Universitas Pertahanan (Unhan) dengan tema Operasi Militer Selain Perang TNI: Kontra-Terorisme Dalam Perspektif Keamanan Nasional, Selasa (22/9/2020).

"Perang melawan tindak pidana terorisme juga harus membangun kerja sama lintasnegara dalam bentuk keamanan dengan semua negara dan organisasi internasional di dunia," kata Amarulla.

Dia menuturkan, TNI mempunyai satu peranan dalam menghadapi terorisme. Hal ini bahkan tertuang dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Amandemen Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2003.

Amarulla pun memaparkan contoh sukses TNI dalam penanganan antiterorisme, yakni, upaya pembebasan sandera di maskapai Garuda di Bandara Don Muang, Thailand pada 1981.

"Hanya dalam waktu tiga menit semua penumpang selamat, dilakukan pasukan Kopassandha dan para pembajak tewas," jelas dia.

Senada, Duta besar LBBP RI Untuk Selandia Baru merangkap Samoa dan Kerajaan Tonga, Tantowi Yahya, mengatakan kebersamaan itu dikonsepkan dengan istilah sense of togetherness.

"Semua unsur atau semua stakeholder yang ada itu terlibat dalam penanganan krisis. Karena kita berbicara terorisme, maka sense of togetherness ini terefleksi dengan jelas dalam upaya penanganan terorisme ini," jelas Tantowi.

Dia mencontohkan, bagaimana di Selandia Baru, selain pemerintah dan lembaga terkait, tokoh masyarakat juga diminta untuk melakukan pencegahan terjadinya terorisme.

"Jadi peran mendalam para informal leaders. Tokoh-tokoh adat, pemuka agama, akademisi di sini betul-betul membantu pemerintah," tutur Tantowi.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Aspek Pencegahan

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid memandang, bahwa pemberantasan terorisme harus dimulai dalam aspek pencegahannya. Sehingga ini harus dilakukan secara simultan.

"Dalam pemberantasan terorisme, aspek pencegahan secara simultan, terencana, dan terpadu, perlu dikedepankan untuk meminimalisir terjadinya aksi terorisme," kata Meutya.

Politisi Golkar ini menilai, agar optimal pencegahan tersebut, harus melibatkan semua pihak. Yang kemudian dikoordinasikan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Selain itu, perlu juga ada penguatan fungsi kelembagaan.

"Pencegahan secara optimal dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait, seluruh komponen bangsa kita harapkan juga bergabung melalui upaya kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme," ungkap Meutya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Tentara Nasional Indonesia (disingkat menjadi TNI) adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia.
    Tentara Nasional Indonesia (disingkat menjadi TNI) adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia.

    TNI

  • Terorisme