Diminta Tangani COVID-19 di Delapan Provinsi, Ini yang Akan Dilakukan Luhut

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan sejumlah upaya penanganan COVID-19 di delapan provinsi penyumbang kasus COVID-19 terbesar.

Ke delapan provinsi itu yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, dan Sumatera Utara. Papua juga ikut ditambahkan dalam daftar meski bukan kontributor teratas sehingga total ada sembilan provinsi.

"Saya diperintahkan presiden mengkoordinir di delapan provinsi, sembilan sebenarnya, yang berkontribusi 70 persen dari total kasus di Indonesia. Saya bekerjasama dengan Kepala Satgas Jenderal Doni dan Menkes Terawan dan target dua minggu ke depan ada ada beberapa hal yang sudah kita coba rumuskan," katanya dalam jumpa pers virtual penanganan COVID-19, Jumat (18/9/2020).

Luhut menjelaskan pihaknya akan mendorong perubahan perilaku masyarakat lebih cepat lagi untuk melaksanakan protokol kesehatan. Tim juga harus bisa mendorong penurunan penambahan kasus harian, serta meningkatkan tingkat kesembuhan dan menurunkan tingkat kematian.

"Dan kelima penurunan mortality case (kasus kematian). Dari lima hal ini, diterjemahkan ke depan apa-apa yang dilakukan dan sekarang sedang jalan," katanya seperti dikutip dari Antara.

Luhut menyebut periode dua hingga tiga bulan ke depan merupakan masa kritis penanganan COVID-19 sebelum vaksin mulai didistribusikan.

Menko Kemaritiman itu mengatakan perlu upaya lebih tegas untuk mengubah perilaku masyarakat menyusul kenaikan kasus yang cukup signifikan di bulan September. Kendati demikian, ia mengklaim jumlah angka kesembuhan terus mengalami kenaikan.

Menurut Luhut, kondisi tersebut begitu paradoks. Pasalnya, ekonomi tidak bisa dibiarkan dibatasi terlalu lama. Namun, membuka ekonomi pun justru membuat kasus semakin tinggi, sementara vaksin hingga saat ini belum tersedia.

"Sekarang ketatkan lagi, ini sebenarnya seni, seperti science dan art bagaimana memelihara keseimbangan antara penanganan COVID-19 dan ekonomi sekaligus juga menunggu masa critical dilewati dengan adanya vaksin dan obat," imbuhnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dalam pengumuman penerapan kembali PSBB ketat, Minggu (13/9/2020), Anies menyebut kasus penularan COVID-19 di DKI Jakarta terbanyak dari klaster perkantoran. Temuan sejumlah klaster perkantoran ini karena gencarnya pelaksanaan uji swab PCR oleh Pempr...

2 dari 2 halaman

Dibantu Tim yang Mumpuni

Luhut mengaku tidak ada hal istimewa yang dilakukannya. Ia juga mengaku dibantu banyak anak muda, termasuk epidemiolog muda dalam upaya pengawasan penanganan COVID-19.

"Jadi agar teman-teman media mengetahui bahwa tidak ada hal istimewa yang saya lakukan. Jadi kalau ada yang bilang (saya) bukan epidemolog, memang betul. Tapi saya dibantu banyak orang-orang pinter, anak-anak muda, orang-orang berkualitas yang membantu saya. Saya hanya manager, saya kira saya boleh klaim diri saya manager yang baik," tuturnya.

Mantan Menko Polhukam itu berharap jika masa kritis bisa dilewati, maka pada tahun depan Indonesia diharapkan berada pada kondisi yang baik. Namun, ia mengingatkan agar seluruh lapisan masyarakat harus kompak dan tidak saling menyalahkan atau menuduh sana sini.

"Tenang saja, kita selesaikan ini dengan baik. Bahwa ini akan kita upayakan untuk betul-betul jangan sampai ada outbreak. Itu aja tugas kita sampai nanti vaksin," pungkasnya.

COVID-19
Bencana Alam
Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China
Lihat Selengkapnya
COVID-19
Luhut Binsar Pandjaitan
Tokoh
Luhut Binsar Pandjaitan kini menjabat sebagai Menkopolhukam di pemerintahan era Presiden Joko Widodo
Lihat Selengkapnya
Luhut Binsar Pandjaitan