Sukses

Pilihan Capres Pemilu 2024 dari Parpol Diharap Dengarkan Suara Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Belum lama ini, sidang Paripurna DPD RI pada Jumat menyepakati bahwa lembaga tersebut secara kelembagaan akan mengajukan uji materi (judicial review) terkait dengan ambang batas pencalonan presiden/wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyebut, ada kelompok yang mengatakan bahwa, partai politik (parpol) dalam memilih calon presiden harus mewakili dan mendengarkan suara rakyat.

"Lalu ada kelompok yang mendesak MK kabulkan judicial review untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden, dengan alasan berdasarkan suara rakyat. Ini pembodohan, karena tidak ada basis datanya," ujar Teddy melalui keterangan tertulis, Selasa (28/6/2022).

Teddy menegaskan, suara rakyat adalah yang paling benar sebagai hasil Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Derah (Pilkada).

"Siapa yang terpilih, itulah hasil riil dari suara rakyat, bukan klaim kelompok pendukung calon tertentu atau klaim dari pihak yang mengajukan judicial review ke MK. Yang berhak publikasi suara rakyat adalah KPU bukan orang perorang atau kelompok perkelompok," terang Teddy.

Kecuali, lanjut dia, ada Pemilu untuk menentukan bakal calon presiden, di mana 3 terbanyak yang dipilih otomatis menjadi calon presiden yang akan maju dalam Pilpres. Maka, kata Teddy, 3 calon itu boleh diklaim berdasarkan suara rakyat.

"Kalau hanya di klaim kelompok pendukung, itu gak bisa mewakili suara rakyat Indonesia," ucap dia.

"Kalau ukuran suara rakyat itu berdasarkan deklarasi, maka saya bayar beberapa orang di setiap daerah untuk deklarasi Teddy Gusnaidi For President, saya klaim atas nama rakyat, maka otomatis saya resmi jadi Capres 2024. Ini pembodohan, suarakan saja kelebihan bakal calon kalian. Dengan klaim suara rakyat, itu menandakan bahwa bakal calon kalian tidak mempunyai prestasi apa-apa," jelas Teddy.

 

2 dari 3 halaman

DPD RI Akan Ajukan Judicial Review ke MK Terkait Presidential Threshold

Sebelumnya, sidang Paripurna DPD RI pada Jumat menyepakati bahwa lembaga tersebut secara kelembagaan akan mengajukan uji materi (judicial review) terkait dengan ambang batas pencalonan presiden/wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi.

"Untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dan beberapa elemen organisasi kemasyarakatan yang diperoleh ketika rapat dengar pendapat, FGD, dan kunjungan kerja, DPD RI secara kelembagaan akan mengajukan judicial review terkait dengan presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi. Apakah hari ini dapat kita setujui?" kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang memimpin sidang paripurna di Gedung DPD RI, Jakarta, Jumat 18 Februari 2022 lalu.

Seluruh anggota DPD RI secara serentak menyatakan setuju. LaNyalla kemudian mengetuk palu sidang sebanyak tiga kali.

LaNyalla dalam pengantar sidang menjelaskan bahwa wacana calon presiden dan wakil presiden serta presidential threshold bukan gagasan baru.

Namun, menurut dia, hal itu sudah menjadi diskursus publik sejak 2003 atau 2004 saat bekerjanya Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR dan menjelang Pemilu 2009.

 

3 dari 3 halaman

Adanya Berbagai Faktor

LaNyalla menilai faktor yang memengaruhi dukungan atas usul calon perseorangan maupun presidential threshold di antaranya adalah makin kuatnya dukungan atas ide calon perseorangan dan wacana presidential threshold 0 persen.

Ia menjelaskan bahwa lembaganya telah berupaya untuk memasukkan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2022 namun tidak diakomodasi DPR dan Pemerintah.

"Oleh karena itu, kami mengapresiasi upaya hukum dari beberapa anggota DPD RI yang telah melakukan judicial review terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke MK. Kami mendukung upaya tersebut," ujarnya yang dikutip dari Antara.

Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma menilai tepat langkah DPD yang akan mengajukan gugatan ambang batas pencalonan presiden ke MK.

Menurut dia, selama ini DPD RI banyak menerima masukan masyarakat agar sebaiknya ambang batas pencalonan presiden ditiadakan atau sebesar 0 persen.

"Dari aspek konstitusi, sebenarnya tiap warga memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam mencalonkan dan dipilih. Oleh karena itu, tidak perlu ada batasan yang menghalangi atau menghambat seseorang untuk memilih ataupun dipilih sebagai presiden atau wakil presiden," katanya.

Oleh karena itu, dia menilai langkah DPD yang akan mengajukan gugatan presidential threshold ke MK merupakan langkah dalam mewujudkan iklim demokrasi yang sebenarnya di Indonesia.

Menurut dia, Komite I DPD akan mendukung upaya tersebut dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat agar besaran ambang batas pencalonan presiden menjadi 0 persen.