Mahfud Md: Djoko Tjandra Gunakan Uang untuk Beli Loyalitas Pejabat Hukum

Liputan6.com, Jakarta Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, kasus Djoko Tjandra merupakan tamparan keras bagi penegak hukum Indonesia. Hal ini disampaikannya saat melantik tiga pejabat eselon satu di lingkungan Kemenko Polhukam, Senin (10/8/220).

"Kasus buronan korupsi Djoko Tjandra menjadi tamparan keras bagi para penegak hukum karena seolah-olah selama ini dia memiliki kekuasaan dengan memanfaatkan uangnya untuk membeli loyalitas oknum pejabat hukum," kata Mahfud.

Dia mengingatkan, tugas penegakan hukum kini adalah memproses tindak pidana lain yang diduga dilakukan oleh Djoko Tjandra, oknum jaksa, maupun oleh oknum Kepolisian serta institusi lain. Di mana Kemenko Polhukam mengkoordinasikan, mengsinkronisasikan, dan mengendalikan jalannya proses pidana tersebut.

"Supaya diingat bahwa posisi Kemenko Polhukam adalah koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Kemenko Polhukam bukan lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan pengadilan, ditambah satu lagi yaitu pengacara menurut undang-undang," jelas Mahfud.