Sukses

Upaya Kemnaker Meningkatkan Daya Saing Lewat Produktivitas

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemnaker Bambang Satrio Lelono mengatakan, produktivitas menjadi hal yang sangat penting sebagai determinan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dia melanjutkan, produktivitas juga menjadi penggerak dalam peningkatan daya saing nasional.

"Kesadaran akan pentingnya peningkatan produktivitas nasional di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1968, yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No.15 Tahun 1968 tentang Pembentukan Pusat Produktivitas Nasional," ujar Bambang.

Pernyataan tersebut diungkapkan Bambang dalam Forum Group Discussion (FGD) Penyempurnaan Perpres nomor 50 tahun 2005 yang digelar virtual, Jakarta, Kamis (7/8/2020).

Bambang menuturkan, gerakan peningkatan produktivitas mengalami pasang surut. Hingga tahun 2005, presiden mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 50 tentang pembentukan Lembaga Produktivitas Nasional (LPN).

"Berdasarkan Perpres dimaksud, LPN memiliki tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam merumuskan kebijakan nasional di bidang produktivitas melalui peningkatan produktivitas dan penguatan daya saing nasional," imbuh dia.

Dia menerangkan, Indonesia saat ini sedang berupaya menyusun strategi peningkatan produktivitas dan daya saing. Agar mampu mensejajarkan pertumbuhan ekonomi dengan Negara-Negara ASEAN.

"Namun di saat bersamaan kita dihadapkan pada pandemi global COVID-19 yang hampir menyebar ke seluruh penjuru dunia dan ini menjadi pukulan yang sangat berat bagi kita semua," ujar dia.

Akibat pandemi, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat sampai 2,8 % dan merubah seluruh tatanan kehidupan manusia.

Bambang melanjutkan, saat ini struktur organisasi LPN terdiri dari ketua yang dijabat oleh Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Ketua dijabat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kemudian Sekretaris dijabat oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas dan memiliki anggota dari unsur pejabat Eselon I dari 17 Kementerian/Lembaga.

"Dan memiliki anggaran yang berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan," tutur dia.

Dalam rangka perluasan tugas dan fungsi kelembagaan, kata dia, produktivitas sebagai penggerak peningkatan produktivitas nasional perlu dibentuk.

Yakni, kelembagaan yang bersifat nasional serta memiliki fungsi pelayanan peningkatan produktivitas yang bersifat lintas sektor maupun daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang no 13 tahun 2003.

Terakhir, dia pun berharap agar FGD dapat memberi masukan untuk menambah referensi dalam penyusunan revisi Perpres LPN nomor 50 tahun 2005 dan penguatan regulasi bidang produktivitas sebagai langkah strategis dalam mendukung gerakan nasional peningkatan produktivitas dan daya saing dalam pembangunan Nasional berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Bina Produktifitas Kemnaker, Fahrurozi menambahkan, penyempurnaan revisi Perpres 50 tahun 2005 itu dinilai sangat penting.

"Pentingnya penyempurnaan revisi perpres 50 tahun 2005 ini karena merupakan langkah strategis dalam peningkatan produktivitas dan daya saing sehingga kedepannya kita mampu bersaing dengan negara negara lain," ujar dia.

2 dari 3 halaman

Hasil Rekomendasi FGD

Adapun hasil rekomendasi penguatan regulasi bidang produktivitas khususnya Perpres 50 tahun 2005 tentang Lembaga Produktivitas Nasional (LPN), yakni,

Yang pertama, keanggotaan LPN yang melibatkan unsur Pemerintah, Dunia Usaha/Industri, Dunia Pendidikan dan Pelatihan serta Organisasi Kemasyarakatan.

Kedua, tugas dan fungsi bukan hanya sebagai penyusun rekomendasi kebijakan bidang produktivitas, tetapi lebih mengedepankan kepada pelayanan peningkatan produktivitas kepada masyarakat luas.

Ketiga, keterlibatan Pemerintah Daerah untuk berperan aktif dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing di wilayahnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: