Sukses

Kinerja Komite Penanganan Covid-19 Dinilai Tak Maksimal, Jokowi Diminta Pimpin Langsung

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus mengkritisi  kinerja Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menurut Deddy, maksud pembentukan Komite untuk mengintegrasikan sektor kesehatan dan ekonomi dalam rangka menghadapi pandemi itu berpotensi gagal.

"Dilihat dari struktur Komite yang dibentuk melalui Perpres Nomor 82 tahun 2020 itu, tidak bisa dihindari kesan bahwa pemerintah memberikan fokus yang terlalu besar dalam bidang ekonomi dan lemah dalam aspek kesehatan," kata Deddy, melalui pernyataan tertulis kepada media, Selasa (4/8/2020).

Politikus PDI Perjuangan itu mengingatkan bahwa masalah ekonomi yang dihadapi saat ini adalah dampak dari terjadinya pandemi global. Tidak mungkin ekonomi bisa dipulihkan jika penanganan pandemi tidak dilakuka maksimal.

Malah sebaliknya, kata Deddy, apabila penanganan pandemi dilakukan secara efektif maka program pemulihan ekonomi nasional akan dengan sendirinya berpotensi membaik. Oleh karena itu, konsentrasi yang terlalu besar dibidang pemulihan ekonomi yang tidak paralel dengan upaya melawan Covid-19 berpeluang menjadi sia-sia belaka.

"Komite yang dibentuk seharusnya menjadi terobosan untuk melakukan akselerasi dalam rangka kebijakan (re-focusing) anggaran dan percepatan penyerapan anggaran yang tersandera regulasi dan birokrasi, baik di bidang pemulihan ekonomi maupun menekan pandemi," ujarnya.

"Komite juga harus menjadi jawaban bagi memudahkan kolaborasi dan integrasi antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang terkesan sangat divergen, masing-masing berjalan sendiri tanpa arah bersama yang jelas," sambungnya.

Deddy menyayangkan Komite tersebut tidak mengakomodir sektor lain yang juga sangat penting dalam situasi saat ini, seperti Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Sosial, Pangan, Pedesaan, UMKM, Tenaga Kerja termasuk lembaga-lembaga lain terkait moneter, BPJS, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan sebagainya.

Lebih lanjut Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara itu mengatakan bahwa semangat Perpres 82/2020 untuk menyeimbangkan sektor kesehatan dan ekonomi itu berpotensi gagal lagi karena  tidak-seimbang, tumpang tindih, tidak menjawab akar persoalan dan kompleksitas masalah yang ada.

"Komite ini jika tidak disempurnakan hanya akan menjadi panggung politik belaka, menimbulkan ketidak puasan dan ego sektoral yang lebih dahsyat lagi, berpotensi melahirkan moral hazard," lanjut Deddy.

 

2 dari 3 halaman

Libatkan Lembaga Lain

Oleh karena itu, menurut Deddy sudah selayaknya ke dalam Komite dilibatkan lembaga-lembaga seperti BPK dan BPKP sebagai Auditor Negara dan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK dilibatkan dalam penyusunan kebijakan dan pengawasan.

"Hal ini diperlukan bukan untuk menghambat kerja dan kecepatan Komite tetapi sebagai upaya komprehensif untuk memastikan semua program berjalan sesuai rambu UU, melahirkan regulasi yang efektif dan konstitusional dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari," ujar Deddy.

Pelibatan lembaga-lembaga itu, menurut Deddy, juga akan memastikan pelaksanaan seluruh kebijakan dan program Komite benar-benar kredibel, akuntabel, efektif, tepat sasaran dan berdampak positif secara nyata.

"Presiden harus merombak rancang bangun Komite, mengidentifikasi secara jelas akar masalah dan merumuskan strategi yang tepat dan komprehensif," ungkapnya.

"Kalau mau efektif maka Komite ini harus dipimpin langsung oleh Presiden dan bukan yang lain karena menyangkut keselamatan Negara dan kondisi kedaruratan," tegas Deddy.

 

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

  • Presiden Jokowi hibur anak-anak dengan atraksi sulap di peringatan Hari Anak Nasional, di Pekanbaru, Riau.
    Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
    Jokowi