Sukses

Mendagri Larang Calon Kepala Daerah Petahana Manfaatkan Bansos untuk Pilkada

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta Kepala Daerah yang akan menjadi petahana atau maju kembali pada Pilkada Serentak Tahun 2020 tidak menggunakan Bantuan Sosial (Bansos) untuk kepentingan Pilkada.

Hal itu ditegaskannya di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (13/07/2020).

"Dilarang keras Bansos menggunakan identitas pribadi dari kepala daerah petahana, yang boleh hanya identitas lembaga pemerintahan sebagai bagian identitas tata kelola keuangan,” kata Tito.

Menurut dia, bansos di saat pandemi tidak mungkin dihentikan, sebab Bansos merupakan bagian dari langkah  pemerintah dalam mengurangi dampak ekonomi dan sosial Covid-19.

"Sasaran Bansos itu kan menyangkut Fasilitas Kesehatan, penangananan dampak sosial-ekonomi Covid-19, sosial safety net. Ketiga hal tersebut merupakan kesatuan yang harus dilakukan secara paralel," ungkap dia. 

Karena itu, mantan Kapolri ini membantah tudingan Pilkada hanya akan menguntungkan petahana saja. Sebab, ajang tersebut akan menjadi ajang adu gagasan terhadap penanganan Covid-19, beserta dampak sosial-ekonominya bagi calon kontestan.

"Kepala daerah akan all out menangani Covid, sebaliknya bagi kontestan yang bukan petahana juga bisa menjual gagasan, sehingga kontestasi ini akan menjadi lebih sehat karena mereka sama-sama berupaya memenangkan hati masyarakat lewat petarungan ide dan gagasan terkait Covid-19 itu,” jelas Tito. 

 

2 dari 3 halaman

Pilih Pemimpin Berkualitas

Mantan Kapolri ini menambahkan, Pilkada di 270 daerah akan menjadi momentum untuk memilih pemimpin yang baik dan berkualitas yang mampu memimpin di saat krisis.

"Ini momentum bagi kita juga untuk memilih pemimpin yang baik. Pemimpin yang kuat itu adalah bukan pemimpin di masa aman, di masa damai, bukan, tapi pemimpin yang kuat adalah ketika terjadi badai, ketika terjadi krisis," pungkasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: