Komisi Yudisial Gandeng KPK dan PPATK dalam Seleksi Calon Hakim Agung

20160106-Ilustrasi-Gedung-Komisi-Yudisial-Hel — Ilustrasi Gedung Komisi Yudisial (Liputan6.com/Helmi Fitriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Yudisial (KY) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung.

"Kami sudah ketemu KPK untuk minta bantuan kerja sama terutama terkait analisis LHKPN. Kami juga sudah minta bantuan PPATK kalau misalnya ada transaksi melalui perbankan," ujar Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Aidul Fitriciada Azhari, seperti dilansir dari Antara, Sabtu (11/7/2020).

Selain meminta bantuan KPK dan PPATK, KY melakukan penelusuran rekam jejak secara langsung ke lingkungan rumah dan kantor calon hakim untuk mendapatkan kandidat yang berintegritas.

Teknis selanjutnya adalah klarifikasi langsung kepada calon hakim oleh anggota KY terkait informasi yang didapat dalam penelusuran rekam jejak.

"Terkait integritas kami lakukan melalui asesmen kompetensi dan integritas juga, ada satu teknis yang dilakukan dan sudah tervalidasi secara akademis," ujar Aidul.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Komisi Yudisial (KY) memastikan tetap memproses laporannya.

2 dari 2 halaman

Lowongan Hakim Agung dan Ad Hoc

Adapun KY membuka seleksi untuk 1 calon hakim agung kamar Tata Usaha Negara khusus pajak, 6 calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi di MA dan 2 hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA yang berasal dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Sebenarnya, MA juga membutuhkan 2 orang calon hakim agung untuk kamar perdata, 4 orang untuk kamar pidana, dan 1 orang untuk kamar militer, tetapi selama pandemi Covid-19 seleksi untuk posisi itu masih ditunda.

KY mendahulukan seleksi untuk posisi yang dirasa paling mendesak, misalnya sejumlah hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi di MA akan segera selesai masa jabatannya pada akhir 2020.