KPK Sebut Diminta DPR Fokus Tangani Korupsi Sektor Sumber Daya Alam

Kasus Suap Bupati Sidoarjo, KPK Rilis Hasil OTT Rp 1 Miliar — Juru Bicara KPK, Ali Fikri memberikan keterangan terkait OTT di Sidoarjo di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/1/2020). Keenam tersangka tersebut adalah Sidoarjo Saiful Ilah, Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto, Sanadjihitu Sangadji dan Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut diminta Komisi III DPR RI agar fokus menangani kasus korupsi di sektor sumber daya alam (SDA).

Permintaan tersebut dilontarkan Komisi III DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2020). Rapat yang digelar secara tertutup itu membahas sejumlah isu, termasuk mengenai penanganan perkara korupsi.

"Komisi III DPR meminta KPK mengoptimalkan fungsi-fungsi penindakan dalam penanganan perkara korupsi khususnya di bidang sumber daya alam," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (7/7/2020).

Tak hanya itu, Komisi III DPR juga meminta KPK menaruh perhatian pada kasus korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang di berbagai institusi, serta korupsi yang merugikan masyarakat. Terutama yang terjadi pada masa krisis akibat pandemi covid 19.

"Komisi III DPR juga meminta agar KPK melaksanakan fungsi pencegahan korupsi dan melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan penggunaan anggaran pemerintah terutama pada sektor-sektor strategis sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat," kata Ali.

2 dari 2 halaman

Pengawasan Reguler

Ali menyebut, RDP ini merupakan pengawasan yang reguler dilakukan komisi III DPR kepada KPK. Menurut Ali, RDP membahas tugas dan fungsi KPK. Antara lain terkait laporan evaluasi KPK terhadap pelaksanaan relokasi anggaran dan refocusing terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dan rawan terjadinya korupsi.

"Terkait dengan penanganan kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat dan hambatan-hambatan apa yang masih dihadapi terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pendapatan atau penerimaan negara," kata Ali.

Komisi III DPR telah menyelesaikan seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lima komisioner pun telah terpilih. Kelimanya adalah Alexander Marwata, Firli Bahuri, Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, dan Nurul Ghufron. Me...