Sukses

Komisi II Rapat dengan Menkeu Bahas Tambahan Biaya Pilkada

Liputan6.com, Jakarta - Komisi II DPR akan menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas penambahan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa menyebut rapat itu akan digelar siang hari ini, Kamis (11/6/2020).

”Siang ini jam 13.00,” kata Saan saat dikonfirmasi, Kamis.

Rencananya rapat juga akan diikuti oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

"Juga untuk membahas protokol kesehatan selama tahapan Pilkada 2020,” katanya.

Diketahui, saat ini KPU masih merampungkan Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilkada 2020 yang mundur dari 23 September menjadi 9 Desember 2020.

Karena ada wabah corona, KPU mengajukan usulan tambahan anggaran Pilkada 2020 senilai Rp 535 miliar untuk memenuhi kebutuhan alat pelindung diri (APD) bagi penyelenggara pemilu dan pemilih.

2 dari 2 halaman

Sepakat Digelar 9 Desember

- Pilkada Serentak 2020 diputuskan digelar pada 9 Desember mendatang. Namun, masih menimbulkan pro dan kontra lantaran masih ada pandemi Covid-19.

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, keputusan 9 Desember itu sudah disepakati baik oleh DPR maupun pemerintah dan juga KPU.

"Itu sepakat bahwa Pilkada akan dilaksanakan 9 Desember," kata Mahfud dalam keterangannya, Rabu (10/6/2020).

"Kalau menunggu kapan Corona selesai, juga tidak ada yang tahu kapan corona selesai. Sedangkan pemeritah itu perlu bekerja secara efektif," lanjut dia.

Menurut dia, jika ditunda, maka pemerintah akan menyiapkan Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengantikan para kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya.

"Nah kalau Plt semua itu tidak bisa mengambil langkah-langkah tertentu yang itu sangat diperlukan di dalam pemerintahan sehari-hari," ungkap Mahfud.

Dia menuturkan, hampir seluruh kepala daerah setuju Pilkada dilakukan 9 Desember . Meskipun ada yang menolak dan itu dianggap biasa.