Pemberlakuan PSBB Digugat ke MK

Liputan6.com, Jakarta - Dua orang advokat mengajukan pengujian UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan karena pemerintah memilih memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Dalam permohonan yang dikutip dari laman resmi Mahkamah Konstitusi, Runik Erwanto serta Singgih Tomi Gumilang sebagai pemohon mengaku dirugikan karena penerbangan dibatasi sementara persidangan kasus konkret tetap berjalan selama PSBB. 

Keduanya, sedang menangani perkara di Jakarta dan Bali, tetapi terhalang tidak tersedianya penerbangan dari domisili keduanya menuju tempat sidang karena pemberlakuan PSBB.

Pemohon mendalilkan Pasal 55 Ayat (1) UU Karantina Kesehatan mengandung ketidakpastian hukum serta pemberlakuan PSBB melenceng dari UU tersebut.

"Yang terjadi sekarang adalah pemerintah memberlakukan PSBB, tetapi praktiknya adalah lockdown," kata pemohon dalam permohonan seperti dikutip dari Antara.

Menurut dua advokat itu, peraturan perundang-undangan tidak mengatur pelarangan orang keluar masuk daerah yang ditetapkan melakukan PSBB. Namun, pelarangan orang keluar masuk suatu daerah diatur dalam penerapan karantina wilayah.

Saksikan video pilihan di bawah ini: