Sukses

PKS Sebut Survei Indo Barometer Jadi Bahan Pemerintah Evaluasi Penanganan Covid-19

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai memang banyak kebijakan pemerintah labil dalam penanganan Covid-19.

Liputan6.com, Jakarta - Puslitbangdiklat RRI bekerja sama dengan Indo Barometer merilis hasil penelitian mereka yang dilakukan pada 12-18 Mei 2020, terkait melihat persepsi publik terhadap dampak Covid-19. Salah satunya menyatakan, banyak masyarakat tak puas penanganan covid-19 oleh pemerintah.

Terkait hal ini, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, melihat hal itu wajar. Karena, memang banyak kebijakan pemerintah labil dalam penanganan Covid-19.

"Saya sih menilai wajar publik tidak puas dengan kinerja Pemerintahan Jokowi. Kalau istilah milenialnya, Pemerintah banyak labilnya dan membuat ambyar kebijakannya," kata Mardani, Kamis (28/5/2020).

Dia pun berharap pemerintah bisa menjadikan survei tersebut sebagai evaluasi diri agar lebih baik menangani pandemik Covid-19.

"Saya berharap pemerintah menjadikan ini pelecut untuk bekerja lebih baik ke depannya. Harus melibatkan para pakar atau scientist dalam membuat (kebijakan) dan berbasis data," ungkap Mardani.

Selain itu, masih kata dia, harus terus membangun komunikasi yang baik. "Kurangi kebijakan yang mencla-mencle. Alur kinerja dan Komunikasi harus lebih sistematis dengan rantai komando yang jelas dari pusat hingga level RT dan RW," pungkasnya.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Survei Indo Barometer

Sebelumnya, dalam survei yang dilakukan melalui wawancara dengan telepon seluler tersebut, salah satunya menilai, banyak masyarakat tak puas dengan penanganan Covid-19 oleh pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Sangat puas 2%, puas 44%, tidak puas 48,5% dan tidak puas sama sekali 5,3%. Tidak tahu/tidak jawab 0,3%,” tulis hasil survei tersebut seperti dikutip, Selasa (26/5/2020).

Alasan tidak merasa puas, karena dianggap kebijakan Presiden Jokowi tidak konsisten, yang dimuat sebanyak 17,3%.

“Lambat dalam mendistrubusikan bantuan sosial 10,7%, data penerimaan bantuan tidak akurat dan penanganan secara umum 10,1%. Kebijakan pemerintah dan pembantunya sering berbeda 8,9%, aturan banyak dilanggar 6,5%, pasien terinfeksi semakin banyak 6%,” tulis data tersebut.

Selain itu, alasan pemerintah tidak tegas dengan TKA dan penerapaan PSBB tidak serius ada di angka 5,4%. Pemerintah dinilai kurang perhatian terhadap pelayanan RS rujukan dan kebijakan pemerintah dianggap simpang siur dan meresahkan, sebanyak 4,8%.

Yang lainnya menilai bahwa bantuan pemerintah tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan dan ekonomi Indonesia terpuruk sebanyak 3%. Banyak konflik tentang Bansos 2,4%, dan penanganan lebih cepat di daerah 1.8%.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.